Alokasi anggaran penanggulangan bencana sebesar 1 persen dari APBN dinilai tidak cukup mengingat besarnya populasi Indonesia.
Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan salah satu poin dalam Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana adalah mengatur alokasikan minimal 1 persen dari APBN dan APBD untuk penanggulangan bencana.
Langkah itu menurut dia dimaksudkan untuk adanya "mandatory spending" dan mendorong pemerintah daerah agar tidak selalu bergantung kepada pemerintah pusat dari sisi anggaran penanggulangan bencana.
Anggota Baleg DPR Fraksi PAN Ali Taher Parasong menilai anggaran sebesar 1 persen dari APBN dan APBD untuk penanggulangan bencana masih terlalu kecil. Anggota Baleg DPR Fraksi PKB Sukamto menilai dengan jumlah penduduk Indonesia yang banyak maka anggaran penanggulangan bencana sebesar 1 persen dari APBN dan APBN tidak cukup.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Banggar DPR Terima dan Setujui Perppu Covid-19 Jadi Undang-undangBanggar DPR RI menerima serta menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 untuk ditetapkan sebagai undang-undang.
Read more »
Tok, Banggar Setuju Perppu 1/2020 Jadi Undang-UndangKetua Banggar DPR RI Said Abdullah mengetok palu tanda menyetujui Perppu Nomor 1 tahun 2020 menjadi undang-undang.
Read more »
RUU Cipta Kerja tak Langsung Selamatkan Pekerja dari PHK |Republika OnlineRUU Omnibus Law ini menjadi salah satu formula untuk keluar dari krisis.
Read more »
Data Pengguna Tokopedia Diretas, Saatnya RUU Perlindungan Data Pribadi DituntaskanMenurut Pratama, peristiwa ini sekali lagi menjadi pengingat betapa pentingnya RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk segera diselesaikan. Tokopedia
Read more »
Parpol Islam Usul TAP MPRS PKI Masuk Dalam Landasan RUU HIP |Republika OnlineTAP MPRS itu dinilai penting untuk membentengi Indonesia dari ideologi anti-Pancasila
Read more »
DPR Tegaskan Tidak Ada Penundaan Omnibus Law RUU Cipta KerjaDPR Tegaskan Tidak Ada Penundaan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Penundaan itu hanya merupakan pandangan salah satu Fraksi dalam Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja di Baleg DPR RI, yaitu dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
Read more »