RUU Omnibus Law ini menjadi salah satu formula untuk keluar dari krisis.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya mengatakan dampak Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tidak secara langsung dibuat untuk menyelamatkan pekerja dari potensi pemutusan hubungan kerja akibat pandemi COVID-19. Namun, menurut Willy, salah satu RUU Omnibus Law usulan Pemerintah itu memang dirancang agar dapat menjadi salah satu formula bagi Indonesia untuk keluar dari krisis ekonomi.
Willy mengatakan sebelum dampak Covid-19 menekan perekonomian dunia, sebetulnya pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan baru mencapai 4,6 persen. Angka tersebut masih di bawah target Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam RPJMN 2020, yakni minimal pertumbuhan ekonomi 6 persen dalam waktu 5 tahun .
Lalu, adanya pandemi COVID-19 diperkirakan akan menurunkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia itu 1 hingga 2 persen. Karena itu, Pemerintah dan DPR RI terus berupaya meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi yang semakin mengkhawatirkan tersebut, salah satunya dengan formula kebijakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
"Pasca-pandemi ini bisa jadi kita minus pertumbuhannya. Maka kita harus punya formula kebijakan untuk bagaimana mengatasi itu," kata Willy. Willy mengatakan apabila disahkan RUU Cipta Kerja itu nanti, diharapkan akan mempermudah investasi dan melakukan debirokratisasi atau pengurangan hambatan yang terdapat dalam sistem birokrasi terkait perizinan. Sehingga pada akhirnya dapat membuka lapangan kerja seluas mungkin.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Baleg sebut RUU Cipta Kerja tak langsung selamatkan pekerja dari PHKWakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya mengatakan dampak RUU Omnibus Law Cipta Kerja tidak secara langsung dibuat untuk menyelamatkan pekerja dari potensi PHK akibat pandemi COVID-19.
Read more »
PAN Akan Bahas Perppu Penanganan Covid-19 dan RUU Cipta Kerja di Rakernas'Salah satu isu yang penting tentang pelaksanan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 termasuk Omnibus. Ini pembahasan yang kami antisipasi....'
Read more »
YLBHI Beberkan Dugaan Korupsi Kekuasaan via RUU Cipta KerjaAbdolutisme pemerintah di MK, kata YLBHI, terlihat dari sejumlah pasal yang telah dibatalkan MK tapi dimasukkan ke draf RUU Cipta Kerja.
Read more »
Pengusaha Minerba Diduga Tunggangi Omnibus Law RUU Cipta KerjaOmnibus law RUU Cipta Kerja dianggap ingin mengubah ketentuan luasan konsesi pertambangan hingga tak terbatas.
Read more »
DPR Tegaskan Tidak Ada Penundaan Omnibus Law RUU Cipta KerjaDPR Tegaskan Tidak Ada Penundaan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Penundaan itu hanya merupakan pandangan salah satu Fraksi dalam Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja di Baleg DPR RI, yaitu dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
Read more »
Data Pengguna Tokopedia Diretas, Saatnya RUU Perlindungan Data Pribadi DituntaskanMenurut Pratama, peristiwa ini sekali lagi menjadi pengingat betapa pentingnya RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk segera diselesaikan. Tokopedia
Read more »