Omnibus law RUU Cipta Kerja dianggap ingin mengubah ketentuan luasan konsesi pertambangan hingga tak terbatas.
TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Jaringan Advokasi Tambang Merah Johansyah Ismail menduga ada kepentingan pengusaha mineral dan batu bara menunggangi penyusunan omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja. Merah mengatakan ada tujuh perusahaan raksasa minerba yang menguasai 60-70 persen produksi batu bara nasional.Kata dia, tiga di antara perusahaan-perusahaan tersebut akan habis masa izinnya pada akhir tahun ini.
Ia mengatakan sebagian perusahaan-perusahaan itu dimiliki oleh pengusaha yang memegang kendali ke partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat atau yang menjadi bagian tim sukses Presiden Joko Widodo saat kampanye di pilpres 2019.'Terbuka politik kompensasi di sini, kami sebutnya ijon politik omnibus,' kata Merah.Merah menilai, hal ini sama saja dengan menempatkan negara bukannya di atas entitas bisnis, melainkan di bawah. Dia juga menyebut hal ini melanggar konstitusi.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Busyro Muqoddas Sebut RUU Cipta Kerja Hanya Untungkan InvestorMantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas menyebut RUU Cipta Kerja hanya menguntungkan investor.
Read more »
PAN Akan Bahas Perppu Penanganan Covid-19 dan RUU Cipta Kerja di Rakernas'Salah satu isu yang penting tentang pelaksanan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 termasuk Omnibus. Ini pembahasan yang kami antisipasi....'
Read more »
PKS dan Demokrat Mundur, Pembahasan RUU ciptaker Terus BerlanjutWakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya menjelaskan, mundurnya PKS dan Demokrat tidak mempengaruhi legalitas pembahasan Omnibus Law RUU Ciptaker.
Read more »
Busyro Muqoddas Sebut RUU Cipta Kerja Hanya Untungkan InvestorMantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas menyebut RUU Cipta Kerja hanya menguntungkan investor.
Read more »
PKS dan Demokrat Mundur, Pembahasan RUU ciptaker Terus BerlanjutWakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya menjelaskan, mundurnya PKS dan Demokrat tidak mempengaruhi legalitas pembahasan Omnibus Law RUU Ciptaker.
Read more »