Rekomendasi KPK soal Defisit BPJS Kesehatan Tak Direspons Pemerintah

United States News News

Rekomendasi KPK soal Defisit BPJS Kesehatan Tak Direspons Pemerintah
United States Latest News,United States Headlines
  • 📰 kompascom
  • ⏱ Reading Time:
  • 25 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 13%
  • Publisher: 68%

KPK sempat mengeluarkan kajian dan rekomendasi kepada pemerintah untuk menekan defisit pengeluaran BPJS Kesehatan tanpa menaikkan iuran peserta.

Ia mengatakan, tingkat tunggakan pada tahun 2018, sebanyak 50 persen merupakan para peserta mandiri., buat BPJS kan kenaikan ini hasilnya tidak akan seperti yang diharapkan," ujar Pahala.Dalam kajiannya, KPK menyebut pengeluaran klaim BPJS Kesehatan dapat dihemat sebesar Rp 12,2 triliun tanpa menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

"Kita proyeksikan sekitar Rp 12,2 triliun itu bisa didapat bukan dalam bentuk tambahan uang karena rekomendasi tadi lebih banyak ke penurunan pengeluaran," tutur Pahala dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat lalu. Pahala memaparkan ada enam rekomendasi yang disampaikan kepada Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan agar pengeluaran dapat ditekan.Pertama, Kemenkes mempercepat penyusunan Pedoman Nasional Praktik Kedokteran untuk mencegahHalaman Selanjutnya

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

kompascom /  🏆 9. in İD

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

6 Rekomendasi KPK Agar Iuran BPJS Kesehatan Tak Perlu Naik6 Rekomendasi KPK Agar Iuran BPJS Kesehatan Tak Perlu NaikPemerintah sedang menjadi sorotan karena kembali memutuskan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Padahal kebijakan ini pernah dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
Read more »

KPK Pernah Berikan Rekomendasi Agar BPJS Tak Defisit, Tetapi DiabaikanKPK Pernah Berikan Rekomendasi Agar BPJS Tak Defisit, Tetapi DiabaikanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah memberikan rekomendasi dari hasil kajian agar BPJS Kesehatan tidak mengalami defisit IuranBpjsKesehatan
Read more »

KPK Sudah Beri Opsi Tutupi Defisit BPJS Kesehatan Selain Naikkan IuranKPK Sudah Beri Opsi Tutupi Defisit BPJS Kesehatan Selain Naikkan IuranPemerintah baru saja mengeluarkan aturan baru untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan, yang sebelumnya sudah dibatalkan oleh MA. KPK pernah melakukan kajian mengenai persoalan dana BPJS Kesehatan. KPK BPJSKesehatan
Read more »

Analogi KPK ke BPJS Kesehatan: Mobil Boros Jangan Salahkan BensinAnalogi KPK ke BPJS Kesehatan: Mobil Boros Jangan Salahkan Bensin“Untuk iuran yang disubsidi pemerintah, tetap diberikan subsidi. Nah yang lain, tentu diharapkan menjadi iuran yang bisa menjalankan keberlanjutan operasi BPJS kesehatan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto
Read more »

Perpres iuran BPJS Kesehatan yang naik akan digugat ke MA: 'Kalau BPJS nunggak, nyawa kami taruhannya'Perpres iuran BPJS Kesehatan yang naik akan digugat ke MA: 'Kalau BPJS nunggak, nyawa kami taruhannya'Komunitas pasien cuci darah Indonesia (KPCDI) akan kembali menggugat peraturan presiden yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan ke Mahkamah Agung (MA). Sekjen KPCDI mengatakan pemerintah 'mengakali' putusan MA untuk tidak menaikkan iuran BPJS.
Read more »

BPJS: Negara Hadir dalam Penyesuaian Iuran BPJS Kesehatan |Republika OnlineBPJS: Negara Hadir dalam Penyesuaian Iuran BPJS Kesehatan |Republika OnlinePemerintah tetap mensubsidi 21 juta PBPU Kelas III walau ada penyesuaian iuran BPJS
Read more »



Render Time: 2025-03-05 04:22:38