Pemerintah tetap mensubsidi 21 juta PBPU Kelas III walau ada penyesuaian iuran BPJS
REPUBLIKA.CO.ID, BPJS Kesehatan menyatakan negara hadir dalam upaya mendukung kesehatan masyarakat lewat Perpres No 64 tahun 2020. Hingga 30 April 2020, sudah ada 132.600.906 peserta penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan Pemerintah daerah dan tetap 100 persen disubsidi pemerintah. Pemerintah juga memberi subsidi bagi 21.814.335 orang peserta Bukan Penerima Upah Kelas III dan Bukan Pekerja Kelas III sebesar Rp 16.500 per orang per bulan.
Berdasar Perpres No 64 tahun 2020 ketentuan besaran iuran per 1 Juli 2020 bagi peserta iuran peserta PBPU dan peserta BP kelas I sebesar Rp 150 ribu. Sementara kelas II yakni sebesar Rp 100 ribu, dan kelas III, iuran yang ditetapkan sebesar Rp 42 ribu. Sedangkan tahun 2021 dan selanjutnya peserta PBPU dan BP Kelas III membayar iuran Rp 35 ribu, dimana sisanya Rp 7.000 disubsidi pemerintah.
Kemudian di masa pandemi Covid-19, tunggakan dapat diaktifkan kembali hanya dengan melunasi . Kelonggaran sisa pelunasan tunggakan juga diberikan sampai dengan tahun 2021. Tahun selanjutnya pengaktifan kepesertaan dengan melunasi seluruh tunggakan. BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Penyesuaian Iuran Bantu Atasi Defisit BPJS Kesehatan |Republika OnlinePemerintah menganggarkan Rp 3,1 triliun untuk bantuan iuran PBPU dan BP kelas tiga.
Read more »
Dirut: Dengan Perpres Penyesuaian Iuran JKN, BPJS Kesehatan Hampir Tak Mengalami DefisitBPJS Kesehatan mengatakan dengan adanya Perpres 64 tahun 2020, mereka akan memperkecil defisit keuangan
Read more »
Iuran BPJS Naik Mulai Juli, BPJS Watch: Memberatkan MasyarakatKoordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai bahwa aturan ini akan memberatkan masyarakat karena terdapat kenaikan iuran dan subsidi yang berpotensi salah sasaran.
Read more »
BPJS Watch Respons Subsidi Peserta BPJS Kelas III: Tak TepatBPJS Watch menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan dengan perluasan subsidi peserta mandiri III tidak tepat, terutama di masa pandemi saat ini.
Read more »
Perpres iuran BPJS Kesehatan yang naik akan digugat ke MA: 'Kalau BPJS nunggak, nyawa kami taruhannya'Komunitas pasien cuci darah Indonesia (KPCDI) akan kembali menggugat peraturan presiden yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan ke Mahkamah Agung (MA). Sekjen KPCDI mengatakan pemerintah 'mengakali' putusan MA untuk tidak menaikkan iuran BPJS.
Read more »