Pemerintah sedang menjadi sorotan karena kembali memutuskan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Padahal kebijakan ini pernah dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi pernah memberikan enam rekomendasi agar layanan kesehatan ini tak lagi defisit. Rekomendasi ini diumumkan pada medio Maret 2020Rekomendasi pertama ditujukan kepada Kementerian Kesehatan. KPK meminta Kementerian yang dikepalai Terawan Agus Putranto ini mempercepat Pedoman Nasional Praktik Kedokteran atau PNPK esensial.'Prioritas penyelesaian PNPK untuk penyakit yang berisiko dan biaya tinggi serta prioritas program.
'Contoh di Korea Selatan, sebetulnya klaim 20 persen bisa dicover swasta. Kami duga Rp 600-900 miliar bisa ditanggung swasta,' kata dia.Selain itu, KPK juga meminta Kemenkes melakukan urun biaya dengan peserta. Dia bilang, untuk peserta yang tergolong mampu, maka pemerintah bisa mewajibkan peserta membayar sebanyak 10 persen dari biaya. Ia mengatakan cara ini bisa menghemat hingga Rp 2,2 triliun.Kelima, KPK meminta Kemenkes dan Pemerintah Daerah mengevaluasi penetapan kelas rumah sakit.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK Pernah Berikan Rekomendasi Agar BPJS Tak Defisit, Tetapi DiabaikanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah memberikan rekomendasi dari hasil kajian agar BPJS Kesehatan tidak mengalami defisit IuranBpjsKesehatan
Read more »
KPK Sudah Beri Opsi Tutupi Defisit BPJS Kesehatan Selain Naikkan IuranPemerintah baru saja mengeluarkan aturan baru untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan, yang sebelumnya sudah dibatalkan oleh MA. KPK pernah melakukan kajian mengenai persoalan dana BPJS Kesehatan. KPK BPJSKesehatan
Read more »
Analogi KPK ke BPJS Kesehatan: Mobil Boros Jangan Salahkan Bensin“Untuk iuran yang disubsidi pemerintah, tetap diberikan subsidi. Nah yang lain, tentu diharapkan menjadi iuran yang bisa menjalankan keberlanjutan operasi BPJS kesehatan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto
Read more »
Perpres iuran BPJS Kesehatan yang naik akan digugat ke MA: 'Kalau BPJS nunggak, nyawa kami taruhannya'Komunitas pasien cuci darah Indonesia (KPCDI) akan kembali menggugat peraturan presiden yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan ke Mahkamah Agung (MA). Sekjen KPCDI mengatakan pemerintah 'mengakali' putusan MA untuk tidak menaikkan iuran BPJS.
Read more »
Iuran Kesehatan Naik, BPJS Kesehatan Terapkan Kebijakan KhususIuran JKN-KIS peserta PBPU dan BP/Mandiri untuk Januari, Februari, dan Maret 2020, mengikuti Perpres Nomor 75 Tahun 2019....
Read more »
Iuran Naik untuk Menjaga Keberlangsungan BPJS KesehatanAirlangga Hartarto menjelaskan alasan kenaikan iuran BPJS Kesehatan adalah untuk menjaga keberlanjutan operasional BPJS Kesehatan.
Read more »