Secara terpisah, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyampaikan protes keras terhadap rilis yang disebar oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
FRAKSI PKS DPR RI meminta Badan Legislasi dan pemerintah untuk mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila dikeluarkan dari daftar Program Legislasi Nasional Prioritas 2020.
Dia mengatakan masukan masyarakat terkait RUU HIP harus didengar DPR dan pemerintah untuk membatalkan pembahasan RUU tersebut.Anggota Baleg DPR dari F-PKS Bukhori menanyakan apakah Presiden sudah mengeluarkan Surat Presiden yang bersifat menolak RUU HIP atau hanya menunda pembahasan RUU. "Karena yang dimaksud pemberi aspirasi agar RUU itu bukan ditunda namun ditolak atau dikeluarkan dari Prolegnas 2020," ujarnya.
"Ini kan minta ditarik dari Prolegnas, kami tidak berwenang. Kalau kami masukkan dalam kesimpulan rapat, nanti kami melanggar peraturan," katanya. "Rilis untuk media tersebut tidak pernah dimintakan izin, persetujuan, konfirmasi, dan koreksi kepada Arsul Sani terlebih dahulu," ujar Arsul.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Fraksi PKS minta RUU HIP dikeluarkan dari Prolegnas 2020Fraksi PKS DPR RI meminta Badan Legislasi (Baleg) dan pemerintah untuk mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dikeluarkan ...
Read more »
Komnas Perempuan Sesalkan RUU PKS Ingin Ditarik dari ProlegnasJika tak sanggup, Siti mengatakan Komisi VIII DPR mestinya bekerja lebih keras merampungkan RUU PKS.
Read more »
RUU PKS Dikeluarkan dari Prolegnas Proritas 2020 |Republika OnlineRUU Penghapusan Kekerasan Seksual dikeluarkan dari prolegnas prioritas 2020.
Read more »
Komnas Perempuan Sesalkan RUU PKS Dicabut dari Prolegnas |Republika OnlineKomnas Perempuan sesalkan RUU PKS dicabut dari prolegnas prioritas 2020.
Read more »
Dalih DPR Cabut RUU PKS: Picu Polemik di Antara PerempuanDPR beralasan RUU PKS akan dicabut dari Prolegnas Prioritas karena memicu polemik di masyarakat. Ini berbeda dengan sikap Dewan dalam Omnibus Law.
Read more »
RUU PKS Ditunda Lagi, Komnas Perempuan: DPR Tak Ada Perhatian Sama Sekali terhadap KorbanKUHP tidak cukup mengakomodir seluruh kasus kekerasan seksual, termasuk tidak cukup menindak pelaku dan melindungi korban.
Read more »