Jika tak sanggup, Siti mengatakan Komisi VIII DPR mestinya bekerja lebih keras merampungkan RUU PKS.
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan menyesalkan usulan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat menarik Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual dari Program Legislasi Nasional 2020. Ketua Panja RUU PKS, Marwan Dasopang sebelumnya mengatakan RUU ini ditarik lantaran pembahasannya sulit.
Kata dia, Komisi VIII pada 2019 berjanji menjadikan RUU PKS sebagai prioritas pembahasan.'Atau mengalihkan pembahasan ke alat kelengkapan DPR seperti Baleg yang bisa membahasnya secara lebih komprehensif,' kata dia.Siti juga meminta perhatian pimpinan DPR memenuhi janji menjadikan RUU PKS sebagai bentuk hadirnya negara terhadap korban. 'Hadirnya negara untuk kepentingan korban kekerasan seksual adalah kewajiban konstitusional.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Jokowi Semprot Para Menteri, PKS: Rakyat Sudah Alami Krisis Covid-19Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan ketidakpuasannya terhadap kinerja para menterinya dalam menangani berbagai persoalan...
Read more »
Menteri Tetap Lamban, PKS Minta Jokowi Reshuffle Pekan DepanKetua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai satu pekan sudah cukup untuk melihat perbaikan kinerja menteri. Jika tak ada perbaikan, perlu langsung reshuffle.
Read more »
Politikus PKS: Butuh Tindakan Cepat dari Pemimpin, Bukan Sekadar PidatoPolitikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengkritisi video kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap...
Read more »
PLN Punya Utang Rp500 Triliun, PKS Desak BPK Audit InvestigatifDari hasil audit tersebut, baru dapat dibangun rekomendasi konstruktif dan sistematis untuk merancang strategi dan langkah...
Read more »
Jika Tak Ada Perubahan, PKS Sebut Tiga Pimpinan Kementerian Ini Patut Direshuffle - Tribunnews.comAnggota Komisi II DPR itu menilai, tiga kementerian pada sektor tersebut pada saat ini, menjadi tulang punggung penjaga rakyat di masa krisis wabah
Read more »
Ancam Reshuffle, PKS: Segera Ambil Keputusan, Presiden tak Boleh Mengeluh Apalagi Curhat - Tribunnews.comsepekan paling lambat mesti ada tindak lanjut aksi dan keputusan tegas dari Jokowi atas pernyataannya tersebut.
Read more »