Tak hanya diperuntukkan pada penyelenggara penyiaran konvensional, pengawasan UU Penyiaran dinilai juga mencakup para penyedia...
Praktisi Informasi Komunikasi dan Teknologi menilai platform siaran berbasis internet tetap harus tunduk pada ketentuan dalam UU Penyiaran. Foto/Ilustrasi- Pengamat Informasi Komunikasi dan Teknologi Canny Watae mengatakan, tanpa judicial review ke Mahkamah Konstitusi mengenai pasal 1 ayat 2pun, platform siaran berbasis internet seperti Netflix dan YouTube harus mematuhi aturan tersebut.
"Cuma, kalau kita tarik jauh ke masa awal lahirnya UU Penyiaran, seingat saya alasan negara untuk masuk mengatur penyiaran karena bidang ini menggunakan sumber daya negara yaitu spektrum frekuensi. Sehingga, diatur agar penggunaan spektrum frekuensi tersebut semaksimalnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan tentu untuk mencetak pendapatan bagi negara," ujarnya kepada SINDO media di Jakarta, Senin .
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPR Ungkap Alasan Netflix Cs Belum Diatur UU PenyiaranDPR menyatakan bahwa penyedia konten seperti Netflix dan YouTube belum diatur dalam Undang-Undang Penyiaran karena masuk dalam kategori media konvergen.
Read more »
UU Penyiaran digugat RCTI ke MK sebab tak atur Netflix dan YoutubeUU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diminta INews TV dan RCTI untuk diuji di MK lantaran tidak mengatur penyedia layanan siaran melalui internet seperti, Youtube dan Netflix.
Read more »
Penjelasan Uji Materi UU Penyiaran ke MK Terkait Siaran Berbasis InternetJudicial Review (JR) atau uji materi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dilakukan oleh stasiun...
Read more »
Revisi UU Penyiaran dinilai perlu komprehensifSukamta mengaku khawatir siaran melalui Internet semakin menjamur tanpa dijamah aturan penyiaran. 'Solusinya percepat Revisi UU Penyiaran, bukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi,' ujar Sukamta terkait gugatan RCTI dan INews TV terhadap UU Penyiaran ke MK.
Read more »
DPR Dukung Langkah RCTI Ajukan Judicial Review UU Penyiaran ke MKAnggota Komisi I DPR Abdul Kadir Karding mendukung langkah RCTI dan iNews TV yang mengajukan judicial review atau uji materi...
Read more »
Warga Kalimantan Tuntut UU Minerba DibatalkanDinamisator Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur, Pradarma Rupang mengatakan dari sidang rakyat virtual se Kalimantan disepakati menuntut UU Minerba dibatalkan.
Read more »