UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diminta INews TV dan RCTI untuk diuji di MK lantaran tidak mengatur penyedia layanan siaran melalui internet seperti, Youtube dan Netflix.
Menurut INews dan RCTI, perlakuan berbeda itu lantaran tidak terdapat kepastian hukum penyiaran yang menggunakan internet masuk ke dalam definisi penyiaran seperti diatur Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran atau tidak.
Selain itu juga tidak wajib tunduk pedoman perilaku penyiaran dan standar program penyiaran dalam membuat konten siaran agar tidak dikenakan sanksi oleh Komisi Penyiaran Indonesia . Layanan OTT yang menyediakan, gambar, audio, video dan/atau gabungannya disebut pemohon masuk dalam kategori siaran apabila merujuk pada definisi siaran yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Penyiaran.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
UU Penyiaran Tak Berlaku ke Netflix-YouTube, RCTI Gugat ke MKRCTI dan iNews memohonkan uji materi UU Penyiaran ke MK karena tak berlaku terhadap Netflix, YouTube, dkk. meski sama-sama penyelenggara penyiaran.
Read more »
RCTI Gugat soal Netflix Cs, DPR Kebut Revisi UU PenyiaranAnggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Muhammad Farhan, menyatakan pihaknya menggodok Revisi UU Penyiaran agar bisa rampung pada tahun ini.
Read more »
Komisi I Inginkan Revisi Menyeluruh terhadap UU PenyiaranRCTI dan I-News mengajukan uji materi terhadap Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi...
Read more »
Parlemen China Setujui UU Keamanan Nasional di Hong KongParlemen China menyetujui rencana pemberlakuan UU Keamanan Nasional di Hong Kong pada Kamis (28/5).
Read more »
Penangkapan Ruslan Buton terkait pelanggaran UU ITEKepala Polda Sulawesi Tenggara, Inspektur Jenderal Polisi Merdisyam, mengatakan, penangkapan tersangka Ruslan Buton diduga terkait pelanggaran UU Informasi ...
Read more »
AS dan Negara Sekutu Kecam UU Keamanan Hong KongLangkah Tiongkok untuk memberlakukan undang-undang baru selama pandemi global, kata negara-negara itu, berisiko merusak kepercayaan pada pemerintah dan kerjasama internasional.
Read more »