Judicial Review (JR) atau uji materi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dilakukan oleh stasiun...
Tujuan dari uji materi ini menciptakan landasan hukum bagi tayangan video berbasis internet, tanpa kecuali .
Kesimpulan dan UU Nomor 32/2002 dapat dipergunakan sebagai pijakan untuk mengatur tayangan video berbasis internet. Tanpa ada spektrum frekuensi radio, semua tayangan video berbasis internet tidak dapat ditransmisikan sehingga tidak dapat ditonton. "Jika JR dikabulkan, maka kualitas isi siaran/video berbasis internet dapat dihindarkan dari pornografi, kekerasan serta kebohongan, kebencian, termasuk fitnah dan sejenisnya, yang tidak sesuai dengan kultur bangsa Indonesia yang sesungguhnya dan bahkan berbahaya bagi kesatuan NKRI," sebutnya.
Kemudian, operator dapat diminta bertanggung jawab apabila terdapat konten yang melanggar aturan. Hal ini sama dengan JR yang diajukan oleh MNC Group agar semua layanan video berbasis internet tercakup dalam UU Penyiaran No.32/2002.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
UU Penyiaran Tak Berlaku ke Netflix-YouTube, RCTI Gugat ke MKRCTI dan iNews memohonkan uji materi UU Penyiaran ke MK karena tak berlaku terhadap Netflix, YouTube, dkk. meski sama-sama penyelenggara penyiaran.
Read more »
Komisi I Inginkan Revisi Menyeluruh terhadap UU PenyiaranRCTI dan I-News mengajukan uji materi terhadap Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi...
Read more »
RCTI Gugat soal Netflix Cs, DPR Kebut Revisi UU PenyiaranAnggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Muhammad Farhan, menyatakan pihaknya menggodok Revisi UU Penyiaran agar bisa rampung pada tahun ini.
Read more »
UU Penyiaran digugat RCTI ke MK sebab tak atur Netflix dan YoutubeUU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diminta INews TV dan RCTI untuk diuji di MK lantaran tidak mengatur penyedia layanan siaran melalui internet seperti, Youtube dan Netflix.
Read more »
DPR Ungkap Alasan Netflix Cs Belum Diatur UU PenyiaranDPR menyatakan bahwa penyedia konten seperti Netflix dan YouTube belum diatur dalam Undang-Undang Penyiaran karena masuk dalam kategori media konvergen.
Read more »
Revisi UU Penyiaran dinilai perlu komprehensifSukamta mengaku khawatir siaran melalui Internet semakin menjamur tanpa dijamah aturan penyiaran. 'Solusinya percepat Revisi UU Penyiaran, bukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi,' ujar Sukamta terkait gugatan RCTI dan INews TV terhadap UU Penyiaran ke MK.
Read more »