Pegawai KPK yang berstatus ASN nantinya akan memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9.
PRESIDEN Joko Widodo resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang alih fungsi status kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi . Pegawai Lembaga Antirasuah itu akan beralih menjadi aparatur sipil negara .
"Pegawai KPK adalah ASN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai ASN," bunyi PP tersebut seperti dikutip, Minggu .Pasal 2 dalam beleid itu menegaskan ruang lingkup pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Proses pengalihan sebagaimana tertuang pada Pasal 3, pegawai mesti memiliki kualifikasi, kompetensi, integritas dan moral yang baik.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Jokowi Terbitkan PP Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASNJokowi menerbitkan peraturan pemerintah tentang pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pegawai aparatur sipil negara (ASN).
Read more »
BREAKING NEWS: Jokowi Terbitkan PP Pengalihan Status Pegawai KPK Menjadi ASN - Tribunnews.comPresiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah (PP) tentang alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Read more »
Kejagung Sudah, Giliran Polri dan KPK Serahkan Data DPO ke KemendagriDirektur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah mengaku sudah menerima data buronan atau daftar pencarian...
Read more »
KPK Catat 300 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi Sejak Pilkada Langsung'Sejak Pilkada Langsung diterapkan pada 2005, sudah 300 kepala daerah di Indonesia yang menjadi tersangka kasus korupsi.'
Read more »
KPK: Calon Kepala Daerah Bergantung pada Duit Sponsor - Nasional - koran.tempo.coKPK mengungkapkan calon kepala daerah bergantung pada duit sponsor 70-80 persen dari total pendanaan politik. KoranTempo
Read more »
Kasus Proyek Dinas PUPR, Ajudan Ketua DPRD Muara Enim Dipanggil KPKSelain Ramlan, penyidik juga memanggil anggota DPRD Muara Enim periode 2014-2019 Muhardi untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini.
Read more »