Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah tentang pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pegawai aparatur sipil negara (ASN).
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau “Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah ASN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai ASN,” demikian bunyi Pasal 1 PP Nomor 41 Tahun 2020 yang salinannya diperoleh Tempo, Jumat, 7 Agustus 2020.Peraturan ini memuat 12 pasal mengenai pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN. Dalam Pasal 2, misalnya, ruang lingkup pengalihan pegawai KPK menjadi ASN meliputi pegawai tetap dan tidak tetap.
Kemudian melakukan pelaksanaan pengalihan menjadi pegawai negeri sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja , dan melakukan penetapan kelas jabatan.Adapun pelaksanaan pengalihan diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPK. Dalam Pasal 8, pegawai KPK yang sudah menjadi ASN mengikuti orientasi dalam rangka pembekalan. Orientasi ini diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK Telusuri Aliran Uang Nurhadi ke Terpidana Ini |Republika OnlinePenyidik memeriksa dua orang saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Nurhadi.
Read more »
KPK Dalami Lagi Peran Nurhadi di Kasus Suap Panitera Jakarta PusatNama Nurhadi berulangkali disebut dalam sidang para terdakwa. Namun, hingga ketiga orang itu dipenjara, Nurhadi tak tersentuh.
Read more »
KPK Bantu Tangkap Koruptor Kasus Pertamina CilacapKerugian negara akibat ulah Paulus ditaksir mencapai Rp4,36 miliar. Penangkapan itu terjadi seusai kerja sama antara tim dari KPK, tim Penyidik Kejaksaan Negeri Cilacap,
Read more »
ICW Nilai Dewas KPK Lamban soal Dugaan Pelanggaran Etik FirliICW menyatakan Dewas KPK mesti bergerak cepat menindak dugaan pelanggaran etik Firli berupa gaya hidup mewah dan hedonisme terkait penggunaan helikopter.
Read more »