KPK mengungkapkan calon kepala daerah bergantung pada duit sponsor 70-80 persen dari total pendanaan politik. KoranTempo
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan calon kepala daerah bergantung pada duit sponsor hingga 70-80 persen dari total pendanaan politik. KPK mendapatkan temuan ini setelah menyurvei 466 calon kepala daerah yang kalah dalam pemilihan kepala daerah serentak pada 2015, 2017, dan 2018. Total 541 daerah menyelenggarakan pilkada serentak pada tahun itu.
Menurut Pahala, angka Rp 18 miliar itu sudah termasuk menghitung kekayaan calon seperti Sandiaga Uno yang merupakan pengusaha kaya. Jika Sandiaga dan sejumlah pengusaha kakap yang menjadi calon dalam pilkada lainnya dikeluarkan, rata-rata kekayaan calon kepala daerah dalam tiga pilkada itu hanya Rp 4 miliar. “Sementara kamu sekadar ikut pilkada saja butuh Rp 5-10 miliar,” ujar dia.
Dalam survei yang dilakukan KPK, terungkap bahwa ada kenaikan persentase dana sponsor dalam pembiayaan dana pilkada para calon kepala daerah. Dalam Pilkada 2015, dana sponsor mengambil porsi 70,3 persen dari dana pemenangan pilkada calon kepala daerah. Angka ini naik menjadi 82,6 persen pada 2017 dan sedikit menurun menjadi 82,3 persen dalam Pilkada 2018.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK Sebut Kepala Dinas Kerap Jadi Timses Bayangan saat PilkadaKepala dinas yang notabene berstatus aparatu sipil negara (ASN) itu mensponsori salah satu calon agar posisinya aman atau bahkan meminta jabatan lain yang dinilai lebih baik.
Read more »
KPK Ungkap Sponsor 'Tak Ada Makan Siang Gratis' di Balik Pendanaan PilkadaHasil survei itu menunjukan sumber pendanaan calon kepala daerah Pilkada dalam 3 kali penyelenggaraan, lebih dari 70 persennya didukung sponsor. Pilkada KPK
Read more »
Dugaan Korupsi PT DI, KPK Periksa Pegawai Sekretariat NegaraKomisi Pemberantasan Korupsi memanggil Kepala Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara Suharsono dalam kasus korupsi di PT Dirgantara Indonesia. KPK DirgantaraIndonesia SekretariatNegara korupsi
Read more »
KPK: Netralitas ASN Pilkada Antisipasi Birokrasi Korup |Republika OnlineData pelanggaran ASN sudah jadi alarm birokrasi berpolitik pada Pilkada 2020.
Read more »
KPK Cecar Bupati Blora Soal Aliran Dana di PT Dirgantara IndonesiaBupati Blora Djoko Nugroho diperiksa terkait dugaan korupsi penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia tahun 2007-2017.
Read more »