Data pelanggaran ASN sudah jadi alarm birokrasi berpolitik pada Pilkada 2020.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan, netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan kepala daerah menjadi aspek penting dalam mengantisipasi tindakan koruptif di birokrasi. Jika ASN tidak netral maka yang terjadi adalah birokrasi menjadi tercampur dengan politik. Baca Juga Nainggolan menyebutkan bercampurnya birokrasi dengan politik praktis menjadi jalan masuknya berbagai kepentingan sesaat di pemerintahan. Hal tersebut akan merugikan masyarakat.
“Birokrasi berpolitik adalah salah satu pangkal dari tindakan korupsi," kata dia dalam kampanye virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN yang kedua dengan tema “ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri” yang digelar KASN di Jakarta, Rabu . Karena itu, dia mengajak semua pihak yang terlibat dalam Pilkada serentak 2020 baik penyelenggara Pemilu, peserta, partai politik, pejawat hingga masyarakat sebagai pemilih sama-sama memiliki komitmen agar menolak adanya penyalahgunaan wewenang ASN di penyelenggaraan pilkada."Kita dalam forum ini bersepakat Pilkada serentak harus bebas dari tindakan penyalahgunaan kewenangan, utamanya oleh petahana yang akan maju kembali," ujar Nainggolan.
Sementara itu, Ketua KASN, Agus Pramusinto, menyebutkan, sampai 31 Juli 2020, sudah terjadi sebanyak 456 pelanggaran, sebanyak 27,6 persen dilakukan oleh jabatan pimpinan tinggi. Hal itu, menurut dia, mestinya menjadi pengingat atau alarm supaya penyelenggaraan Pilkada 2020 dapat terbebas dari penyalahgunaan wewenang ASN. sumber : AntaraBACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Isu Netralitas jadi Sorotan, Bawaslu Asahan Tegaskan ASN Harus NetralIsu netralitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Asahan menjelang Pilkada menjadi sorotan. Isu netralitas...
Read more »
KASN: 54,9 Persen Pelanggaran Netralitas ASN Ditindaklanjuti |Republika OnlineSimpul permasalahan pelanggaran netralitas ASN adalah respons PPK yang lambat.
Read more »
PP Pegawai KPK Jadi ASN Diteken, Novel: Proses Pelemahan |Republika OnlineBerdasarkan UU KPK hasil revisi, KPK kini berada di bawah kekuasaan eksekutif.
Read more »
Pesan Yasonna Laoly ke ASN: Jangan Senyum Kalau Terima AmplopMenkumham Yasonna Laoly mengingatkan para aparatur sipil negara untuk selalu menjaga integritas dan meningkatkan kinerja.
Read more »
Pak Ganjar Berencana Siapkan Denda untuk ASN Pelanggar Protokol KesehatanGubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sedang menyiapkan mekanisme denda bagi ASN yang tak patuh protokol kesehatan. GanjarPranowo
Read more »
Pemkot Bogor Batasi ASN di Kantor dan Perjalanan Dinas |Republika OnlineASN Pemkot Bogor diizinkan bekerja dari rumah dengan pertimbangan kepala perangkat
Read more »