Jimly meminta DPR harus menyatakan sikap untuk mencabut RUU HIP dari Prolegnas 2020.
) dari daftar Program Legislasi Nasional prioritas pada tahun 2020. Hal itu memberikan kepastian bahwa RUU tidak akan dibahas dan disahkan pada tahun 2020 ini."Supaya memberi ketenangan kepada masyarakat dibawah. Biar tidak terus menimbulkan perdebatan dan konflik. Karena nanti pasti ada yang terus," kata Jimly dalam Rapat Dengar Pendapat secara virtual dengan Komite I DPD di Jakarta, Senin .
Komite I ingin mendapatkan masukan dari internal karena Jimly juga merupakan anggota DPD. Namun mereka juga mengundang pakar dari eksternal yaitu Yudi Latief. Sayang, Yudi tidak hadir pada RDP tersebut. Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ini menjelaskan, pencabutan harus dilakukan supaya tidak terjadi seperti pada UU Minerba. Dalam kasus UU Minerba, setelah diprotes masyarakat, pembahasannya ditunda. Namun, tiba-tiba DPR mengesahkan UU tersebut pada saat masyarakat lengah dalam memprotesnya."Kecurigaan seperti ini yang terjadi di masyarakat sekarang. Mereka tidak mau seperti beberapa UU sebelumnya seperti UU Minerba. UU itu diputuskan secara diam-diam oleh DPR.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Organisasi perempuan desak RUU PPRT menjadi inisiatif DPRSejumlah organisasi perempuan di Tanah Air mendesak agar Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) segera ditetapkan menjadi RUU ...
Read more »
Mandek 16 Tahun, DPR Tetapkan Draf RUU Perlindungan Pekerja Rumah TanggaIni seperti angin segar bagi lima juta pembantu rumah tangga (PRT) di Indonesia yang mayoritas adalah kaum perempuan.
Read more »
Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKSJaringan kelompok masyarakat sipil kecewa dengan kinerja DPR terkait penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.
Read more »
Gerakan Perempuan Tuntut DPR Kembalikan RUU PKS ke ProlegnasAliansi Gerakan Anti Kekerasan (Gerak) Perempuan menolak pencabutan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dari prolegnas prioritas 2020.
Read more »
LPSK Sesalkan Keputusan DPR Soal RUU PKSLembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyesalkan keputusan DPR terkait Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Prolegnas
Read more »
Amnesty Internasional Desak DPR Cabut Penarikan RUU PKS dari ProlegnasDikeluarkannya RUU PKS dari Prolegnas, menunjukkan wakil rakyat tidak sensitif terhadap isu perlindungan korban, dan telah gagal memahami kebutuhan rakyat.
Read more »