Jika sudah ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR, maka terbuka jalan agar RUU tersebut dibahas secara bersama-sama dengan pemerintah.
Konferensi Pers RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang dihadiri sejumlah organisasi perempuan di Jakarta, Ahad . ANTARA/Indriani)
"Seperti kita ketahui rapat Baleg DPR pada 1 Juli menetapkan draf RUU PPRT diajukan ke rapat paripurna DPR pada pertengahan Juli. Kami sangat berharap segera ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR," ujar Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Nasional-Pekerja Rumah Tangga, Lita Anggraini dalam konferensi pers di Jakarta, Ahad.
Selama ini, kata Lita, pekerja rumah tangga tidak jelas jam kerjanya. Bahkan ada yang bekerja dari pagi sampai tengah malam. Pekerjaannya pun tidak ada batasannya, mulai dari membersihkan rumah hingga menjaga anak. Selain itu, banyak pekerja rumah tangga yang tidak terlindungi jaminan kesehatan. Akan tetapi belum ada perlindungan bagi pekerja rumah tangga."Ini menunjukkan bahwa pekerja rumah tangga belum dimasukkan sebagai bagian dari pembangunan bangsa," kata Lita.
Oleh karena itu, kata Giwo, Kowani sebagai organisasi federasi Perempuan yang tertua dan terbesar menaruh perhatian serius terkait perlindungan pekerja rumah tangga.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Amnesty Internasional Desak DPR Cabut Penarikan RUU PKS dari ProlegnasDikeluarkannya RUU PKS dari Prolegnas, menunjukkan wakil rakyat tidak sensitif terhadap isu perlindungan korban, dan telah gagal memahami kebutuhan rakyat.
Read more »
PBNU Usul Tarik RUU HIP, Diganti dengan RUU BPIPBambang Soesatyo menyatakan saat ini pemerintah memiliki waktu hingga 20 Juli 2020 untuk merespons RUU terkait penguatan pembinaan ideologi Pancasila.
Read more »
Fraksi Nasdem DPR Perjuangkan RUU PKSRUU PKS merupakan suatu kebutuhan untuk melindungi kaum perempuan dan anak.
Read more »
Pemberian Bonus Pekerja dalam RUU Omnibus Law Ciptaker Bakal Dibahas DPRDalam pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, salah satu klausul yang masih menuai pro dan kontra saat ini adalah ketentuan mengenai bonus pekerja.
Read more »
MPR Harap Usulan PBNU terkait RUU HIP Didengar DPR |Republika OnlineKetua MPR berharap usulan PBNU terkait RUU HIP didengar DPR dan pemerintah.
Read more »
Alasan DPR Cabut 16 RUU dari Prolegnas Prioritas Tidak SubstantifSikap Badan Legislasi (Baleg) DPR mencabut 16 RUU dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 menyulut...
Read more »