Pakar hukum dan perundangan dari Universitas Gadjah Mada, Bambang Kesowo, menilai metode omnibus law tak diperlukan untuk mencapai tujuan pembuatan RUU Cipta Kerja.
TEMPO.CO, Jakarta - Dia mengatakan RUU Cipta Kerja disusun demi penyederhanaan perizinan berusaha, investasi, dan pembukaan lapangan kerja. Nah, DPR harus menggunakan cara-cara yang benar untuk mencapai tujuan pembuatan RUU Cipta Kerja tadi.'Kalau ingin diwujudkan, ya wujudkan yang benar, itu saja,' kata Bambang Kesowo dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Panitia Kerja RUU Cipta Kerja Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung DPR, Jakarta, Rabu lalu, 29 April 2020.
'Jadi UU Cipta Kerja isinya prinsip-prinsip tujuan dan menyatukan arah perizinan dan kemudahan berusaha,' ucapnya. 'Implikasi bentuk-bentuk tetap sesuai UU-nya, tuangkan itu ke UU yang bersangkutan.'Bambang Kesowo menegaskan bahwa perubahan setiap ketentuan harus tetap dilakukan dengan merevisi setiap undang-undang.Dia tak menampik cara tadi akan memakan waktu lama. Apalagi jika dihadapkan dengan argumen bahwa RUU Cipta Kerja sudah masuk Program Legislasi Nasional 2020.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Bambang Kesowo Sebut Indonesia Punya Omnibus Law yang SejatiBambang Kesowo menegaskan bahwa omnibus law bukanlah hukum (law) atau act (peraturan).
Read more »
Kesowo: DPR Jangan Anggap Enteng Omnibus Law - Peristiwa - koran.tempo.coBambang Kesowo, Menteri Sekretaris Negara era Presiden Megawati Soekarnoputri, mengingatkan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat agar tak menganggap enteng pembahasan omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
Read more »
Kontroversi Omnibus Law dan Penundaan Klaster Tenaga KerjaPresiden Jokowi dan DPR sepakat menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan di dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Read more »
Kesowo: DPR Jangan Anggap Enteng Omnibus Law - Peristiwa - koran.tempo.coBambang Kesowo, Menteri Sekretaris Negara era Presiden Megawati Soekarnoputri, mengingatkan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat agar tak menganggap enteng pembahasan omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
Read more »
DPR: Pemerintah Kedodoran Susun RUU Cipta KerjaTujuan baik yang ada di balik munculnya RUU Ciptaker, tidak mampu diterjemahkan pemerintah dalam poin-poin yang menjadi isi RUU.
Read more »
RUU Cipta Kerja Mampu Bawa UMKM Naik KelasDalam RUU Cipta Kerja setidaknya terdapat empat poin yang mendukung pengembangan UMKM agar segera naik kelas.
Read more »