Bambang Kesowo Sebut Indonesia Punya Omnibus Law yang Sejati

Bambang Kesowo menegaskan bahwa omnibus law bukanlah hukum (law) atau act (peraturan).

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar Hukum dan Perundangan dari Universitas Gadjah Mada Bambang Kesowo mengatakan metode omnibus law pernah diguakan dalam penyusunan undang-undang di Indonesia.Undang-undang tersebut, menurut dia, berlaku sejak 2017 yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

'Tanpa sadar kita memakai omnibus, tetapi itulah metode omnibus sejati,' ujar Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Panitia Kerja RUU Cipta Kerja DPR pada Rabu lalu, 29 April 2020.Bambang Kesowo menjelaskan omnibus law adalah metode untuk merangkai kebijakan politik dalam berbagai kegiatan yang masing-masing diatur terpisah dalam banyak undang-undang.Menteri Sekretaris Negara era Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut pun menegaskan bahwa omnibus law bukanlah hukum atau act .

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

tempodotco /  🏆 12. in İD

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Punya Keuntungan Ini, Ahli Sebut Virus Corona di Indonesia Segera Akan Berakhir - Bangka PosPunya Keuntungan Ini, Ahli Sebut Virus Corona di Indonesia Segera Akan Berakhir via tribunnews matalokalmenjangkauindonesia
Read more »

Asosiasi Serikat Pekerja Minta Jokowi Cabut Seluruh RUU Cipta KerjaMirah menyatakan, Omnibus Law RUU Cipta Kerja bukan solusi terbaik untuk rakyat Indonesia.
Read more »

Ternyata Begini Cara Membedakan Penumpang yang Mudik dengan Pulang KampungPihak Garuda Indonesia punya strategi membedakan penumpang yang mudik dengan pulang kampung. mudik
Read more »

MPR Sebut Masalah Omnibus Law Tak Cuma Kluster Tenaga KerjaWakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyebut msih banyak masalah dalam Omnibus Law Ciptaker di luar kluster ketenagakerjaan.
Read more »

Ini Saran Ahli Jika DPR Tetap Lanjutkan Pembahasan RUU Cipta KerjaBambang mengatakan jika DPR ingin membuat penyederhanaan perizinan, lebih baik membuat undang-undang dan tidak perlu dengan omnibus law.
Read more »