Presiden Jokowi dan DPR sepakat menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan di dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Cipta Kerja . Penundaan dilakukan untuk memberikan ruang pemerintah dan DPR mendalami substansi pasal-pasal yang berkaitan dengan masalah tenaga kerja hingga tengah fokus mengatasi pandemi virus corona.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sarman Minta Baleg DPR Mengubah Judul Omnibus Law Cipta Kerja, Begini AlasannyaKetua HPPI (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) Jakarta, Sarman Simanjorang mengusulkan kepada Badan Legislasi DPR untuk mengubah nama omnibus law RUU Cipta Kerja. OmnibusLaw
Read more »
HNW: Pemerintah Harus Fokus Tangani Corona, Tunda Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta KerjaWakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendesak pemerintah fokus menangani wabah virus corona, tunda pembahsan seluruh RUU Omnibus Law Cipta Kerja. MPRRI
Read more »
Apindo Yakin Kluster Tenaga Kerja di Omnibus Law Tak BatalApindo yakin bahwa Presiden Jokowi tidak akan membatalkan kluster ketenagakerjaan dalam omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja.
Read more »
PBNU: Omnibus Law Ciptaker Sarat KezalimanPBNU menyebut beberapa aturan dalam draf Omnibus Law Cipta Kerja memotong kesempatan rakyat kecil dalam mencari makan.
Read more »
DPR Minta Jokowi Bikin Surat Tunda Omnibus Law, Bukan MedsosBaleg DPR meminta Presiden Jokowi mengirimkan surat resmi, bukan status medsos, soal penundaan pembahasan klaster tenaga kerja di Omnibus Law.
Read more »
Menurut Pengusaha, Ini 5 Risiko jika Klaster Ketenagakerjaan Tak Dimasukkan dalam Omnibus LawApindo pun menilai, setidaknya terdapat lima risiko jika klaster ketenagakerjaan dikecualikan di dalam pembahasan omnibus law.\n
Read more »