Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto ke Dewan Pengawas KPK.
sendirian. Hal ini dinilai bertentangan dengan arahan dan evaluasi Dewan Pengawas KPK yang berisi bahwa yang diperkenankan memberikan pernyataan terkait penanganan suatu perkara kepada media adalah pimpinan KPK dan atau Juru Bicara KPK
2. Penyebutan nama-nama secara lengkap tanpa inisial terhadap orang-orang yang dilakukan pengamanan dan atau pemeriksaan, padahal semestinya penyebutan nama dengan inisial demi asas praduga tidak bersalah dan selama iniatau konpers KPK atas kegiatan tangkap tangan selalu dengan penyebutan inisial untuk nama-nama yang terkait dengan OTTmenyatakan"Merespons pertanyaan rekan-rekan wartawan soal informasi adanya kegiatan OTT, dapat kami jelaskan sbb...
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
MAKI Laporkan Deputi Penindakan KPK ke Dewan Pengawas, Begini AlasannyaMasyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi Karyoto kepada Dewan Pengawas KPK, Selasa (26/5). MAKI
Read more »
Diduga Langgar Kode Etik, Deputi Penindakan KPK Dilaporkan ke DewasMasyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) telah melaporkan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto ke...
Read more »
Diduga Langgar Etik saat OTT UNJ, Deputi Penindakan KPK Dilaporkan ke DewasMAKI melaporkan Deputi Penindakan KPK Karyoto ke Dewan Pengawas KPK hari ini. MAKI menduga Karyoto melakukan sejumlah pelanggaran kode etik terkait OTT KPK terhadap staf UNJ. KPK UNJ
Read more »
MAKI kecam pemberian remisi kepada Gayus TambunanMAKI: Kejahatan tindak pidana korupsi dalam perpajakan yang menjerat Gayus sangat merugikan negara sehingga yang bersangkutan harus dihukum berat dan tidak mendapat remisi. GayusTambunan
Read more »
MAKI Dukung Kejagung Tuntaskan Kasus Dana Hibah KONIMAKI mendukung penuntasan kasus korupsi dana hibah KONI Pusat oleh Kejaksaan Agung.
Read more »
Dewas Proses 92 Aduan Kode Etik KPK, Izinkan 34 PenyadapanDewas KPK memberi izin 183 penindakan, dengan 34 di antaranya merupakan izin penyadapan, serta memproses 92 dugaan pelanggaran kode etik.
Read more »