Sebelumnya, kritik ditujukan kepada Pemprov yang tak memangkas gaji TGUPP di saat TKD PNS Pemprov DKI Jakarta dipotong.
Hal tersebut tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 514 Tahun 2020 Tentang Rasionalisasi dan Penundaan Hak Keuangan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 .
Menurut Saefullah, hak keuangan TGUPP juga dipangkas seperti yang dilakukan pada Tunjangan Kinerja Daerah milik Pegawai Negeri Sipil . Pemangkasan dilakukan terhadap 25 persen penghasilan yang diterima TGUPP. Sementara 25 persen lainnya ditunda. Sehingga, penghasilan yang diterima TGUPP kini sebesar 50 persen dari penghasilan semula."Jadi yang diperlakukan PNS DKI dan TGUPP terhadap rasionalisasi ini sama. Kalau PNS terhadap TKDnya, kalau gajinyaSementara TGUPP kan tidak dikenal gaji dan tidak dikenal TKD dia hanya penghasilannya itu lah yang dipotong," ucap Saefullah saat dihubungi Kompas.com, Sabtu .
Ia menjelaskan, hak keuangan TGUPP tersebut telah dipangkas sejak April 2020. Namun, Kepgub tersebut baru diteken Mei 2020, sehingga akan disesuaikan pada bulan selanjutnya. "Berlaku mundur memang per bulan April. Konsekuensinya ada hak-hak TGUPP yang sudah diberikan karena kan Kepgubnya mundur. Nah kita sudah tanya ke akuntasi dan sudah tanya ke inspektur juga, bahwa ini nanti bisa sebagai uang muka. Nanti hak TGUPP ke belakang itu akan dipotong disesuaikan," kata dia.Mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini berujar, pembayaran hak keuangan TGUPP masuk dalam pos anggaran kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah .
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Tunjangan PNS DKI Dipangkas 25 Persen, Mengapa THR TGUPP Tetap Penuh?Pemprov DKI memangkas tunjangan kinerja daerah (TKD) milik para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, THR milik TGUPP tidak terkena potongan.
Read more »
Pemprov DKI Tak Pangkas TKD PNS yang Tangani Covid-19Ada beberapa golongan PNS yang tetap menerima TKD penuh, yakni PNS yang terlibat langsung dalam penanganan Covid-19.
Read more »
Pemprov Klaim Pemotongan Tunjangan PNS di DKI sudah Adil'Jadi pengecualiannya (yang menerima TKD penuh) ada di situ. Kalau enggak ada di situ, berarti tidak dapat,' kata Kepala BKD DKI Jakarta Chaidir.
Read more »
Pemprov DKI Sudah Setujui 1.422 Permohonan SIKMSebanyak 1.422 permohonan yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan sehingga SIKM dapat diterbitkan secara elektronik.
Read more »
Pemprov DKI Tunggu Petunjuk Anies untuk Buka Kembali Rumah IbadahPemerintah Provinsi (Pemprov DKI) Jakarta berencana membuka rumah ibadah jika kehidupan normal baru atau new normal diterapkan.
Read more »