Pemprov Klaim Pemotongan Tunjangan PNS di DKI sudah Adil

United States News News

Pemprov Klaim Pemotongan Tunjangan PNS di DKI sudah Adil
United States Latest News,United States Headlines
  • 📰 mediaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 32 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 16%
  • Publisher: 92%

'Jadi pengecualiannya (yang menerima TKD penuh) ada di situ. Kalau enggak ada di situ, berarti tidak dapat,' kata Kepala BKD DKI Jakarta Chaidir

BADAN Kepegawaian Daerah DKI Jakarta mengatakan pemangkasan tunjangan kinerja daerah pegawai negeri sipil dilakukan secara adil.

Seluruh ketentuan tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Rasionalisasi Penghasilan PNS Dalam Rangka Penanganan Covid-19. "Jadi pengecualiannya ada di situ. Kalau enggak ada di situ, berarti tidak dapat," kata Kepala BKD DKI Jakarta Chaidir, Sabtu .Pergub mengatur ketentuan PNS yang dikecualikan dari rasionalisasi. Mereka antara lain tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan yang langsung menangani covid-19. Kemudian petugas pemulasaran jenazah dengan prosedur covid-19, petugas pengelola data informasi epidemiologis, serta petugas yang terlibat langsung dalam penanganan wabah korona.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DPRD DKI: Pemotongan Tunjangan PNS Picu Kecemburuan SosialDPRD DKI: Pemotongan Tunjangan PNS Picu Kecemburuan SosialKetua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, meminta Gubernur Anies Baswedan untuk adil perihal pemangkasan tunjangan PNS di lingkungan Pemprov DKI.
Read more »

Pemprov DKI Sudah Setujui 1.422 Permohonan SIKMPemprov DKI Sudah Setujui 1.422 Permohonan SIKMSebanyak 1.422 permohonan yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan sehingga SIKM dapat diterbitkan secara elektronik.
Read more »

Pemprov DKI Tak Pangkas TKD PNS yang Tangani Covid-19Pemprov DKI Tak Pangkas TKD PNS yang Tangani Covid-19Ada beberapa golongan PNS yang tetap menerima TKD penuh, yakni PNS yang terlibat langsung dalam penanganan Covid-19.
Read more »

Pemprov DKI tak ubah anggaran Rp4,8 triliun untuk rakyat prasejahteraPemprov DKI tak ubah anggaran Rp4,8 triliun untuk rakyat prasejahteraAnies tidak akan melakukan perubahan untuk anggaran rakyat prasejahtera yang nilainya sebesar Rp4,8 triliun meskipun terjadi realokasi anggaran untuk penanganan COVID19.
Read more »

Pemprov DKI: Kegiatan di Rumah Ibadah Harus Ikuti Protokol KesehatanPemprov DKI: Kegiatan di Rumah Ibadah Harus Ikuti Protokol KesehatanProtokol kesehatan yang dimaksud antara lain, para jemaah agar tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak, menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar.
Read more »



Render Time: 2025-03-01 23:38:22