Presiden Jokowi meminta KPK, BPKP dan Kejaksaan Agung untuk mendampingi penyaluran berbagai bantuan sosial.
Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat . ANTARA/Setpres/Lukas/pri.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan tema "Ratas Penyederhanaan Prosedur Bansos Tunai dan BLT Dana Desa" yang diikuti Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat terkait lainnya."Kita memiliki lembaga-lembaga untuk mengawasi, untuk mengontrol agar tidak terjadi korupsi di lapangan," kata Jokowi, yang juga meminta agar prosedur penyaluran bansos disederhanakan.
Bansos ketiga adalah bansos non-reguler khusus Covid-19 yang terdiri atas bansos sembako bagi wilayah Jabodetabek dengan target 1,9 juta KK dengan besaran Rp600.000 untuk masing-masing KK selama tiga bulan.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Presiden Jokowi Minta KPK Awasi Penyaluran BansosUntuk meningkatkan transparansi, Jokowi KPK, BPKP atau Kejaksaan mendampingi Kementerian Sosial dalam penyaluran bansos.
Read more »
KPK Minta Pemda Buka Kanal Pengaduan Bansos Covid-19Hingga kini baru Kementerian Sosial yang memenuhi saran KPK tersebut dan turut mencantumkan nomor telepon pengaduan.
Read more »
KPK Dorong Pemda Buka Kanal Pengaduan Terkait Bansos Covid-19Pahala menuturkan, pemda seharusnya membuat kanal pengaduannya sendiri karena banyaknya keluhan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial.
Read more »
Jokowi: Libatkan KPK-Kejaksaan untuk Cegah Korupsi BansosPresiden Jokowi meminta dilibatkannya KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Kejaksaan untuk mengawasi penyaluran bantuan sosial di lapangan. Bansos Korupsi
Read more »
Kuasa Hukum Imam Nahrawi Minta KPK Dalami Dugaan Aliran Uang ke Taufik HidayatLa Ode Umar Bonte meminta KPK untuk menindaklanjuti dugaan aliran dana ke Taufik Hidayat.
Read more »
Ada Tata Kelola Inefisien, KPK Minta Kenaikan Iuran BPJS DitinjauMengacu pada hasil kajian tata kelola Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan pada 2019, KPK menemukan tata kelola yang cenderung inefisien dan tidak tepat mengakibatkan keuangan BPJS defisit.
Read more »