Mengacu pada hasil kajian tata kelola Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan pada 2019, KPK menemukan tata kelola yang cenderung inefisien dan tidak tepat mengakibatkan keuangan BPJS defisit.
KOMISI Pemberantasan Korupsi menyarankan pemerintah supaya meninjau kembali keputusan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
Sehingga keikutsertaan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah indikator utama suksesnya perlindungan sosial dan kesehatan. "Dengan menaikkan iuran di kala kemampuan ekonomi rakyat menurun, dipastikan akan menurunkan tingkat kepersertaan seluruh rakyat dalam BPJS," katanya. Terdapat enam rekomendasi KPK untuk perbaikan BPJS Kesehatan. Pertama Kementerian Kesehatan agar menyelesaikan Pedoman Nasional Praktik Kedokteran . Kedua, pemerintah perlu melakukan penertiban kelas Rumah Sakit, mengimplementasikan kebijakan urun biaya untuk peserta mandiri sebagaimana diatur dalam Permenkes 51 tahun 2018 tentang Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK kembali ingatkan soal rekomendasi atasi defisit BPJS KesehatanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan Pemerintah terkait rekomendasi yang diberikan untuk menutupi defisit Badan Penyelenggara Jaminan ...
Read more »
Iuran BPJS Kesehatan naik, KPK berharap pemerintah tinjau kembaliMenurut KPK, solusi menaikkan iuran BPJS sebelum ada perbaikan sebagaimana rekomendasi KPK, tidak menjawab permasalahan mendasar dalam pengelolaan dana jaminan sosial kesehatan.
Read more »
Kritik & Masukan dari KPK untuk Keputusan Jokowi Naikkan Iuran BPJS KesehatanWakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan, sebaiknya kenaikan iuran BPJS Kesehatan ditinjau ulang karena masih banyak penyimpangan dalam pengelolaan dana asuransi pemerintah itu. BPJSKesehatan
Read more »
Ragam Tanggapan Naiknya Iuran BPJS Kesehatan, dari Parpol hingga KPKKenaikan iuran BPJS Kesehatan ini berlaku bagi peserta mandiri Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).
Read more »
KPK Pastikan BPJS Kesehatan Defisit karena PemborosanKPK menyarankan pemerintah untuk menyelesaikan program Pedoman Nasional Praktik Kedokteran (PNPK) ketimbang menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
Read more »