Kebijakan Merdeka Belajar yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menuai polemik di masyarakat, terutama di kalangan praktisi pendidikan. / Nasional
Lebih lanjut, Ahmad menganalogikan Merdeka Belajar dengan sebuah pantai. Menurut dia, walaupun sama-sama bisa digunakan, namun ada yang diuntungkan jika merek itu bukan milik publik.
"Karena seperti pemilik pantai yang memberi izin kepada pemakai, sangat beda dengan pantai milik publik," ujar Ahmad. Sementara itu Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matarji menilai ada koflik kepentingan dalam narasi Merdeka Belajar."Ini jelas terjadi konflik kepentingan karena pihak swasta pemilik merek dagang itu adalah konsultan
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Soal Polemik POP, Nadiem Makarim Dinilai sebagai Sosok KesatriaSikap Mendikbud Nadiem Makarim menanggapi polemik Program Organisasi Penggerak alias POP mendapat pujian. ProgramOrganisasiPenggerak
Read more »
KPK Bakal Undang Nadiem untuk Bahas Polemik Organisasi PenggerakKPK berencana mengundang Mendikbud Nadiem Makarim untuk membahas persoalan Program Organisasi Penggerak. KPK mengaku bakal membantu menyelesaikan masalah POP. KPK NadiemMakarim
Read more »
Nadiem Minta Maaf Terkait Polemik POP, Komisi X DPR Beri ApresiasiKetua Komisi X DPR RI mengapresiasi langkah Mendikbud Nadiem untuk meminta maaf terkait Program Organiasasi Penggerak yang menjadi Polemik.
Read more »
Polemik POP, Nadiem Disarankan Silaturahim dengan Organisasi PenggerakWakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf menekankan pentingnya komunikasi yang intens antara Mendikbud dan pimpinan organisasi penggerak.
Read more »
Komisi X Butuh Penjelasan Langsung Nadiem Makarim Terkait Polemik POPMenurut Huda Komisi X perlu penjelasan Kemendikbud terkait dengan polemik dimasyarakat terkait Program Organisasi Penggerak yang digagasnya.
Read more »