Menurut Huda Komisi X perlu penjelasan Kemendikbud terkait dengan polemik dimasyarakat terkait Program Organisasi Penggerak yang digagasnya.
Sebab, kata dia, dalam masa reses tidak diperkenankan mengadakan rapat yang sifatnya pengawasan.
Oleh sebab itu, Komisi X sedang mengupayakan komunikasi dengan pimpinan DPR RI untuk dapat melaksanakan raker. “Jadwal masih nunggu, karena dalam tatib kami, tidak diperbolehkan ada raker. Jadi harus merubah tatib itu dan rapat yang bisa merubah itu adalah bamus,” ucap Politisi PKB ini. Menurut Huda agenda yang akan dibahas bersama Kemendikbud adalah terkait dengan polemik POP yang berkembang di masyarakat.
Selain itu, Komisi X juga perlu dijelaskan terkait evaluasi yang akan dilakukan Kemendikbud terkait POP tersebut.apa yang dimasksud dengan menata ulang, apa yang dimaksud dengan evaluasi lanjut, apa yang dimaksud dengan perbaikan itu, karena disitu lah titik temunya, kan disini masih saut menyaut,” kata Huda.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pengamat: Butuh Upaya Very Extraordinary untuk Dukung Pembelajaran Jarak JauhMenurut pengamat ICT, Heru Sutadi, sistem pembelajaran jarak jauh masih memiliki sejumlah kendala dan dibutuhkan upaya sangat luar biasa untuk mengatasinya.
Read more »
Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Kerja Cepat Pulihkan EkonomiJokowi menegaskan bahwa membutuhkan kerja cepat untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi yang terpuruk akibat pandemi virus corona.
Read more »
Usai Restrukturisasi Kredit, Pengusaha Butuh Stimulus Modal Kerja Rp 303 TriliunUsulan stimulus modal kerja diberikan setelah para pengusaha melakukan restrukturisasi kredit.
Read more »
Anggota Komisi I: Data Pribadi Jadi Aset yang Lebih Berharga dari MinyakRUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) bakal menghadirkan pengaturan pelindungan aset informasi warga negara secara terukur.
Read more »
Kasus Djoko Tjandra, Anggota Komisi III: Ada Ide Bentuk Pansus AngketMenurut Arsul Sani, anggota Komisi III memiliki kesamaan pandangan terkait pelarian Djoko Tjandra.
Read more »
Anggota Komisi VI DPR Usul Gaji PNS Dibayar Pakai EmasPembayaran gaji PNS dengan menggunakan emas ini bisa kerja sama dengan PT Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan milik pemerintah dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Read more »