Sampai saat ini belum ada draf resmi RUU Pemilu yang diajukan Komisi II DPR.
Ilustrasi pelaksanaan Pemilu. ANTARA/Muh Arsyandi
Ia mengatakan TA Komisi II DPR dan BKD sudah mempresentasikannya satu kali dalam Rapat Internal Komisi II DPR, dan dibahas sekali oleh pimpinan komisi bersama seluruh Ketua Kelompok Fraksi sebelum masa reses atau tepatnya pada 6 Mei 2020. Menurut dia, dalam pembahasan tersebut, banyak sekali poin-poin yang belum disepakati pimpinan Komisi II DPR dan Kapoksi.
Fraksi yang mengusulkan sistem tertutup adalah Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Golkar, lalu pengusung sistem pemilu terbuka adalah Fraksi Partai NasDem, Fraksi PKB, Fraksi PKS, dan Fraksi Partai Demokrat. Sementara itu Fraksi PAN dan Fraksi Partai Gerindra cenderung mendukung proporsional tersebut.
dilaksanakan bersamaan dengan pemungutan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
Usulan ambang batas parlemen sebesar tujuh persen itu diusulkan Fraksi NasDem dan Fraksi Golkar, lalu Fraksi PKB setuju dengan besaran tersebut. Lalu peraturan mengenai ambang batas peserta pemilu berlanjut pada Pemilu 2004 dengan UU Nomor 12/2003 yang menyebutkan partai politik dapat mengikuti pemilu berikutnya apabila memperoleh minimal tiga persen jumlah kursi DPR, empat persen jumlah kursi DPRD Provinsi yang tersebar di setengah jumlah provinsi di Indonesia, dan empat persen jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar di setengah jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
PBNU Sampaikan Lima Pokok Pikiran Terkait RUU Ciptaker |Republika OnlinePBNU menyampaikan gagasan dan aspirasi soal RUU Ciptaker jaminan produk halal.
Read more »
Polemik 'Ketuhanan yang Berkebudayaan' dalam RUU HIP |Republika OnlinePasal 7 draf RUU HIP terdapat frasa Ketuhanan yang Berkebudayaan.
Read more »
Try Sutrisno dan Purnawirawan Desak DPR Cabut RUU HIPTry Sutrisno bersama para purnawiran TNI/Polri mendesak DPR mencabut RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
Read more »
Lembaga Pers Tolak Pasal Investasi Modal Asing RUU CiptakerLembaga pers menilai ketentuan modal asing di perusahaan media yang diatur dalam UU Pers sudah memadai sehingga tidak perlu diatur dalam RUU Ciptaker.
Read more »
RUU Cipta Kerja Bukan Ancaman untuk BuruhPenciptaan lapangan pekerjaan oleh pemerintah ini jangan dilihat oleh buruh atau serikat buruh sebagai ancaman. RUUCiptaKerja
Read more »
Sikap PBNU terkait RUU Cipta Kerja Sektor Jaminan Produk HalalPBNU memberi catatan bahwa harus dipastikan pemerintah melakukan jemput bola dan menfasilitasi sertifikasi halal, dan sistem...
Read more »