PBNU menyampaikan gagasan dan aspirasi soal RUU Ciptaker jaminan produk halal.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah mengikuti rapat dengar pendapat umum bersama Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di gedung Dewan Perwakilan Rakyat RI, Kamis . Dalam kesempatan itu, menyampaikan sejumlah gagasan dan aspirasi, terutama yang menyangkut sektor perizinan berusaha bidang keagamaaan.
Dalam surat itu, PBNU menyampaikan pendapat perlunya melakukan revisi terhadap UU JPH. Meski secara filosofis, NU berkeyakinan bahwa segala sesuatu pada dasarnya halal sehingga jelas keharamannya , dan secara sosiologis masyarakat Indonesia mayoritas Muslim sehingga sertifikasi halal itu seperti tahsilul hasil.
PBNU bisa memahami adanya pencabutan dan perubahan beberapa norma UU JPHmelalui RUU Cipta Kerja. Perubahan dan pencabutan beberapa norma itu dimaksudkan untuk kemudahan berusaha dan menumbuhkan iklim investasi sebagaimana maksud awal dari RUU Cipta Kerja. Selain itu, dalam pengurusan izin usaha, izin edar, SNI dan sertifikasi halal hendaknya ada sinergi sehingga tidak terjadi duplikasi pemenuhan syarat dan pengulangan proses administratif yang mubazir. Demikian halnya, proses sertifikasi halal juga tidak perlu mengulang hal-hal yang sudah dilakukan oleh lembaga POM.
Dengan perubahan tersebut tidak ada lagi monopoli penetapan kehalalan suatu produk oleh Lembaga keagamaan tertentu. PBNU mendukung gagasan desentralisasi penetapan kehalalan suatu produk asal hal tersebut dilakukan Lembaga-lembaga keagamaan yang kredibel dan dalam kiprahnya terbukti mempunyai kapasitas mengeluarkan pendapat keagamaan.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
RUU Ciptaker, Sanksi Cabut Izin Lingkungan Jangan Dihapus |Republika OnlinePakar juga menyoroti sanksi pidana dalam RUU Ciptaker terkait pengelolaan lingkungan.
Read more »
Baleg Sayangkan Walhi Tolak Rapat RUU Ciptaker“Kami sayangkan karena kami memerlukan masukan, soal alasannya salah satunya soal transparansi kami sudah melakukan itu dengan maksimal.'
Read more »
Pemerintah Undang Tokoh Buruh Serap Masukan Untuk RUU Ciptaker“Pertemuan ini agar kita bisa saling bertukar pikiran mengenai Omnibus law tenaga kerja. Dengan keyakinan bahwa dengan pikiran yang sama untuk dapat meningkatkan martabat dan kesejahteraan tenaga kerja” ujar Mahfud.
Read more »
Golkar Setuju Pasal Terkait Pers di RUU Ciptaker Dicabut |Republika OnlineFraksi Golkar setuju pasal terkait pers dalam RUU Cipta Kerja dicabut.
Read more »
MUI: Aturan Halal di RUU Ciptaker Tak Sesuai Ajaran IslamMUI menyatakan aturan sertifikasi halal dalam RUU Ciptaker berpotensi menimbulkan kebingungan umat Islam dan ketidakpastian hukum.
Read more »
Lembaga Pers Tolak Pasal Investasi Modal Asing RUU CiptakerLembaga pers menilai ketentuan modal asing di perusahaan media yang diatur dalam UU Pers sudah memadai sehingga tidak perlu diatur dalam RUU Ciptaker.
Read more »