Fraksi PKS DPRD DKI mengkritik keputusan Gubernur DKI Anies Baswedan yang kembali memberlakukan ganjil genap pada masa PSBB Transisi.
Sejumlah kendaraan diberikan teguran di hari terakhir sosialiasi Ganjil Genap di Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara, Rabu . - Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mengatakan pihaknya mengkritik keputusan Gubernur DKI Anies Baswedan yang kembali memberlakukan ganjil genap pada masa PSBB Transisi di DKI Jakarta dalam rangka membatasi pergerakan masyarakat dan pekerja. Pasalnya, kebijakan ini dinilai kurang efektif.
"Kebijakan ganjil genap ini hanya membatasi jumlah kendaraan pribadi dalam waktu tertentu dan tidak membatasi jumlah kendaraan umum yang justru memiliki resiko penularan Covid-19 yang sangat tinggi," kata Yani dalam keterangannya, Jumat . Hingga saat ini, kata Yani, jumlah kasus penularan di perkantoran dan kendaraan umum menjadi yang tertinggi. Namun, menurut Yani, belum ada kebijakan baru yang dinilai efektif dalam menekan jumlah kasus penularan di tempat-tempat tersebut.
“Yang dibatasi kan hanya kendaraan pribadi dengan ganjil genap. Padahal risiko yang tinggi itu ada di kendaraan umum,” tandas dia. Yani menilai kebijakan ganjil genap malah bisa meningkatkan risiko penularan Covid-19. Pasalnya, masyarakat yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi untuk menghindari interaksi justru akan beralih ke kendaraan umum.Di samping itu, kata Yani, pengawasan terhadap kepatuhan protokol kesehatan di perkantoran juga dinilai masih belum optimal. Kondisi ini dikarenakan jumlah aparat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta tidak berimbang dengan jumlah perkantoran yang ada di Jakarta.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DKI Segel Puluhan Griya Pijat dan Bar Beroperasi di Masa PSBBSedikitnya 26 industri pariwisata seperti sauna, griya pijat, hingga bar, disegel Satpol PP DKI karena tetap beroperasi di masa PSBB.
Read more »
DKI Kumpulkan Rp 2,4 Miliar dari Denda Pelanggar PSBB |Republika OnlineSatpol PP telah menindak sebanyak 595 tempat usaha yang beroperasi di fasilitas umum.
Read more »
Bogor PSBB Pra-AKB Sebulan, Ada Klaster RS dan Rumah TanggaLantaran muncul klaster RS dan rumah tangga dan masih zona oranye, Pemkot Bogor memperpanjang PSBB pra-AKB selama sebulan.
Read more »