Mardani mengingatkan agar pembubaran dilakukan dengan dasar pertimbangan rasional.
Selasa, 14 Juli 2020 | 18:01 WIBAnggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera, menyatakan setuju dengan rencana Presiden Joko Widodo untuk merampingkan birokrasi dan menghemat anggaran dengan membubarkan 18 lembaga. Namun, diharapkan rencana dieksekusi dengan terlebih dahulu melaksanakan kajian mendalam agar tak menjadi masalah di belakang hari."Pastikan selesaikan masalah dengan tidak menambah masalah.
Selain itu, dia mengharap agar Presiden Jokowi membuka opsi lain untuk menyatukan lembaga atau penajaman fungsi lembaganya. Jadi tidak semua lembaga dibubarkan begitu saja. Mardani juga mengingatkan agar pembubaran dilakukan dengan dasar pertimbangan rasional berbasis fakta kinerja dan kajian ke depan. Contohnya dengan penguatan teknologi, maka petugas dimakin banyak berkurang. Hal itu juga sejalan dengan langkah perusahaan swasta yang banyak mengurangi pekerja di bidang tersebut.dilakukan tapi pastikan sesuai dengan desain reformasi birokrasi. Saya melihat sudah waktunya. Kita ini kan setelah reformasi semuanya ingin desentralisasi kekuasaan.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
PKS Minta Jokowi Kaji Ulang Prabowo Pimpin Lumbung PanganSelain mengkritisi penunjukan Kemenhan sebagai komando pembentukan food estate, Wakil Ketua Fraksi PKS pun mengingatkan pada RPJM 2020-2024 terkait Kalimantan.
Read more »
Munaslub Partai Berkarya Dukung Jokowi-Ma'ruf karena Muchdi Pr?Munaslub Partai Berkarya menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Read more »
Prabowo Ditunjuk Urus Pangan, Legislator PKS: Presiden Jangan Aneh-anehKeputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk mengurus cadangan strategis...
Read more »
Atur Strategi Perjuangkan RUU PKSRUU PKS yang dapat menjadi payung hukum mengatasi kekerasan seksual dinilai penting dan harus diperjuangkan hingga disahkan menjadi UU.
Read more »
RUU PKS Harus Masuk Prolegnas PrioritasLestari mengatakan partai NasDem bertekad akan mengawal proses pembahasan RUU PKS agar kembali disertakan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 mendatang.
Read more »
Bakar Kerenda, Mahasiswa Cirebon Demo Tuntut RUU PKS Segera DisahkanAliansi Mahasiswa Universitas Gunung Jati Menggugat demonstrasi di gedung DPRD Kota Cirebon. Mereka mendesak DPR mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Cirebon RUUPKS
Read more »