RUU PKS yang dapat menjadi payung hukum mengatasi kekerasan seksual dinilai penting dan harus diperjuangkan hingga disahkan menjadi UU.
PEMERINTAH akan tetap memperjuangkan Rancang an Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Seksual . RUU itu harus menjadi priotitas demi mengurangi angka kasus kekerasan seksual di Tanah Air.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga tidak bisa diandalkan. Pasalnya, itu hanya fokus pada pemidanaan pelaku. KUHP tidak memuat pasal-pasal hak pemulihan dan perlindungan bagi korban, serta tidak mengatur rehabilitasi bagi pelaku. “Padahal, RUU PKS merupakan Program Legislasi Nasional prioritas sejak 2014. Saat itu, RUU ini bahkan menjadi janji yang digadang-gadang semua calon presiden, partai pengusung, maupun sejumlah calon anggota parlemen di tingkat nasional maupun daerah,” ucap Mariana, dalam keterangan resmi, Jakarta, kemarin.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Aktivis Desak Prioritaskan RUU PKSSelama ini penyelesaian kasus kekerasan seksual umumnya dilakukan dengan berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, KUHP saja tidak cukup.
Read more »
RUU PKS Harus Masuk Prolegnas PrioritasLestari mengatakan partai NasDem bertekad akan mengawal proses pembahasan RUU PKS agar kembali disertakan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 mendatang.
Read more »
Waketum MUI Tegaskan Penolakan RUU HIP dan RUU Penggantinya |Republika OnlineJika diperlukan sebagai payung hukum BPIP, maka naskah RUU harus dibuka ke publik.
Read more »
Pakar Hukum: Pengesahan RUU HIP Berpotensi Picu Gejolak di MasyarakatPenolakan demi penolakan atas Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang semakin marak kembali menimbulkan...
Read more »
Soal RUU HIP, Pakar Hukum: Utamakan Unjuk Pikir daripada Unjuk RasaMengenai respon terhadap RUU HIP, Suparji Ahmad menganggap unjuk pikir lebih diperlukan untuk menjaga kondusifitas sosial di tengah pandemi Covid-19.
Read more »