Ketua PB PGRI Dudung Nurullah Koswara mengungkapkan, ada masalah klasik terkait pemberian SKKD kepada GTT guru
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Dudung Nurullah Koswara mengungkapkan, ada masalah klasik terkait pemberian
kepada para guru tidak tetap di sekolah negeri. "Para kepala sekolah jauh lebih berani memberikan SK pada guru GTT demi anak didik yang tidak mungkin diajar oleh tembok sekolah atau lemari sekolah. Mereka butuh guru," ujar Koswara kepada JPNN.com, Sabtu . Seorang guru dan kini menjadi Widyaiswara di LPMP Jawa Barat, Tatang Sunendar mengatakan, bila GTT diberi SK oleh kepala daerah maka ketika mereka lolos PPG akan dibiayai APBN, bukan APBD lagi.
maka para GTT dapat melanjutkan perjuangan nasibnya lebih baik. Mereka bisa mendapatkan NUPTK , ikut PPG, dan sejumlah perbaikan nasib lainnya. adalah pintu masuk bagi para GTT agar melangkah lebih baik memperbaiki nasib, status dan finansialnya. Paradigma para kepala daerah harus diubah.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Cairkan Hibah Daerah untuk Pilkada 2020Mendagri meminta kepala daerah di 270 daerah yang melangsungkan pilkada segera mencairkan dana hibah untuk Pilkada 2020.
Read more »
Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Cairkan NPHD Pilkada Serentak 2020'Berapapun, dicairkan kepada penyelenggara KPU maupun Bawaslu Daerah agar mereka betul-betul memiliki napas,' ujar Tito.
Read more »
Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Cairkan NPHD Pilkada |Republika OnlineMendagri minta kepala daerah segera cairkan NPHD untuk Pilkada serentak 2020.
Read more »
Kepala Daerah Jangan Persulit NPHD dengan Politik TransaksionalKepala Daerah Jangan Persulit NPHD dengan Politik Transaksional. Tito juga meminta kepala daerah tidak mempersulit pencairan NPHD dengan politik transaksional.
Read more »
Tito Minta Kepala Daerah Cairkan Dana Hibah Pilkada buat KPUTito Karnavian menyebut dana hibah Pilkada serentak harus segera dicairkan agar penyelenggara pemilu bisa memulai tahapan yang akan dimulai 15 Juni.
Read more »
Gugus Tugas: Kepala Daerah Berwenang Putuskan Pelonggaran PSBB di Zona HijauKepala daerah berwenang penuh dalam memutuskan pengoperasionalan kembali sejumlah sektor yang dilarang beraktivitas semasa PSBB
Read more »