Mendagri minta kepala daerah segera cairkan NPHD untuk Pilkada serentak 2020.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah di 270 daerah segera mencairkan Naskah Perjanjanjian Hibah Daerah untuk Pilkada 2020 kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu . Hal ini mengingat tahapan pilkada akan dimulai kembali pada 15 Juni.
Pasalnya meski kontestasi berskala lokal, pilkada serentak di 270 menjadi pilkada terbesar yang juga berimbas pada stabilitas politik nasional. Tito mengingatkan, jangan sampai terjadi politik kepada penyelenggara dari kepala daerah. Setelah diputuskan pemungutan Pilkada jatuh pada 9 Desember 2020, tahapan Pilkada yang ditunda akan dilanjutkan 15 Juni. Tito meminta penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU mempertimbangkan durasi kampanye agar tidak terlalu lama, sehingga bisa memajukan tahapan yang lainnya.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Cairkan NPHD Pilkada Serentak 2020'Berapapun, dicairkan kepada penyelenggara KPU maupun Bawaslu Daerah agar mereka betul-betul memiliki napas,' ujar Tito.
Read more »
Kepala Daerah Jangan Persulit NPHD dengan Politik TransaksionalKepala Daerah Jangan Persulit NPHD dengan Politik Transaksional. Tito juga meminta kepala daerah tidak mempersulit pencairan NPHD dengan politik transaksional.
Read more »
Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Cairkan NPHD Pilkada Serentak 2020'Berapapun, dicairkan kepada penyelenggara KPU maupun Bawaslu Daerah agar mereka betul-betul memiliki napas,' ujar Tito.
Read more »
Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Cairkan Hibah Daerah untuk Pilkada 2020Mendagri meminta kepala daerah di 270 daerah yang melangsungkan pilkada segera mencairkan dana hibah untuk Pilkada 2020.
Read more »
Kepala Daerah Jangan Persulit NPHD dengan Politik TransaksionalKepala Daerah Jangan Persulit NPHD dengan Politik Transaksional. Tito juga meminta kepala daerah tidak mempersulit pencairan NPHD dengan politik transaksional.
Read more »
Fahira Idris: Pilkada Tanpa Partisipasi Masyarakat Akan Kehilangan MaknaAnggota DPD RI Fahira Idris mengkhawatirkan keselamatan masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak...
Read more »