Soal penundaan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila dengan DPR, Menkopolhukam Mahfud MD menyebut bahwa pemerintah 'meminta DPR sebagai pengusul untuk lebih banyak berdialog dan menyerap aspirasi dulu dengan semua elemen masyarakat.'
RUU Haluan Ideologi Pancasila yang digagas DPR sebelumnya mendapat penolakan keras dari sejumlah kelompok Islam.
Pembahasan RUU HIP muncul di saat masyarakat dan pemerintah tengah fokus menangani wabah virus corona.Terdapat 60 pasal dari RUU HIP ini. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebut mayoritas pasal dalam RUU itu bermasalah dan berpotensi memunculkan kontroversi, serta mereduksi sila-sila dalam Pancasila sebagai dasar negara.
Majelis Ulama Indonesia juga tegas menolak RUU HIP. Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI, Ikhsan Abdullah, memandang terdapat beberapa kecurigaan di balik kemunculan RUU ini, yaitu para anggota dewan yang tidak paham, ada pihak yang mau menyusupkan ideologi tertentu, atau ingin mencuri dasar negara Pancasila dan menggantikannya dengan tafsir lain.
Selain itu, yang menjadi polemik dalam RUU ini adalah tidak dimasukannya TAP MPRS No XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI sebagai konsiderans 'mengingat'."Nah dengan tidak dicantumkan TAP MPRS yang di dalamnya ada tentang pembubaran PKI akan mengores kembali sejarah masa lalu yang ingin diperdebatkan," katanya.
"Demikian halnya penambahan ketentuan menimbang guna menegaskan larangan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti marxisme-komunisme, kapitalisme-liberalisme, radikalisme serta bentuk khilafahisme, juga setuju untuk ditambahkan." Kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Partai NasDem yang merupakan koalisi pemerintah, kata Wakil Ketua Fraksi Nasdem di DPR Willy Aditya, menolak melanjutkan pembahasan RUU HIP jika TAP MPRS tidak dimasukan dan proses pembahasan dilakukan ekslusif.
"TAP MPRS tersebut dalam hierarki perundang-undangan berada di atas UU dan di bawah UUD, jadi sudah semestinya menjadi rujukan," tambahnya.Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Cecep Hidayat, menyebut terdapat beberapa faktor RUU yang merupakan inisiatif DPR khususnya dari Fraksi PDIP dapat dengan cepat disetujui.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Masih Fokus Urus Corona, Pemerintah Putuskan Tunda Pembahasan RUU Haluan Ideologi PancasilaMahfud mengatakan, pemerintah kini masih fokus menangani penyebaran virus corona atau Covid-19, yang angkanya masih cukup tinggi.
Read more »
Pemerintah tunda pembahasan RUU Haluan Ideologi PancasilaMenteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah menunda pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan ...
Read more »
Mahfud MD: Presiden Tunda Bahas RUU Haluan Ideologi PancasilaDengan demikian pemerintah tak akan mengirimkan surat presiden (surpres) untuk memulai pembahasan RUU tersebut ke DPR.
Read more »
Pemerintah Tunda Pembahasan RUU Haluan Ideologi PancasilaKalau kemudian ini menimbulkan kegaduhan, sebaiknya tidak usah dilanjutkan
Read more »
Politisi Demokrat: Sejak Awal Kami Tarik Diri dari RUU Haluan Ideologi Pancasila'Selain tidak ada urgensinya, tidak tepat waktunya saat kita fokus menangani pandemi virus corona,' katanya.
Read more »