LAMBATNYA pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) masih terkendala pada ambang batas presiden dan parlemen. Hingga saat ini Komisi II DPR belum ada kata sepakat.
LAMBATNYA pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum masih terkendala pada ambang batas presiden dan parlemen. Hingga saat ini Komisi II DPR belum ada kata sepakat.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu mengatakan anggota Komisi II DPR hanya mengutamakan kepentingan partai dalam pembahasan RUU Pemilu. Penentuan ambang batas menjadi prioritas karena menentukan nasib partai mendapat kursi di DPR. "Biar bertarung di pembahasan tingkat satu . Kalau itu pun pemerintah mau membahas RUU Pemilu," ucap Arwani.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Legislator: Konsep Sengketa di RUU Pemilu Belum Mendalam |Republika OnlinePembicaraan mengenai RUU pemilu sebatas pada isu mengedepankan kepentingan parpol.
Read more »
DPD Tolak Sentralisasi di RUU Cipta Kerja Karena Langgar UUDDPD Tolak Sentralisasi di RUU Cipta Kerja Karena Langgar UUD. La Nyalla menilai semangat sentralisasi perijinan dan kewenangan ke pemerintah pusat, bisa berpotensi merugikan daerah.
Read more »
Mahfud MD Nilai RUU Cipta Kerja Berantas Praktik Suap |Republika OnlineMahfud MD menilai kerumitan birokrasi menghambat investasi.
Read more »
Guru Besar Warmadewa Sebut RUU Cipta Kerja Batasi Izin TKASejumlah pasal dalam RUU Cipta Kerja yang berisi pembatasan bagi warga negara asing yang hendak bekerja di Indonesia. Misalnya, ketentuan pada Pasal 42, pekerjaan untuk tenaga kerja asing hanya untuk jabatan dan jangka waktu tertentu saja.
Read more »
Empat Komite DPD Kompak Tolak Sentralisasi di RUU Ciptakerja |Republika OnlineSentralisasi perijinan dan kewenangan pemerintah pusat berpotensi merugikan daerah.
Read more »
Empat Komite DPD Tolak Sentralisasi di RUU CiptakerjaDPD menolak frasa dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja yang ingin menarik kewenangan daerah ke pusat. omnibuslawRUUciptakerja
Read more »