Nasib pembahasan RUU PKS semakin menggantung. Kini, sejumlah fraksi di DPR RI memiliki pandangan berbeda.
DPR RI memutuskan untuk menarik pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dari Prolegnas 2020. Keputusan ini menimbulkan pandangan yang berbeda dari sejumlah fraksi.
“Kami terus perjuangkan ini untuk kepentingan masyarakat. Terutama kaum perempuan dan anak yang jumlahnya terus menjadi korban kekerasan seksual,” tegas Lisda, Jumat .RUU PKS, kata Lisda, merupakan suatu kebutuhan untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan seksual. “Jadi kalau ada statement pencabutan , saya pastikan itu dari pribadi yang bersangkutan. Kami, khususnya Fraksi NasDem masih optimistis dengan pengesahan RUU tersebut,” pungkas Lisda.
"Bahkan, laporan secara langsung ke Komnas Perempuan mencapai 1.419 laporan. Artinya, ini sudah menjadi sesuatu yang mendesak. Sampai kapan kita harus menunggu,” seru dia.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Fraksi Nasdem Tetap Perjuangkan RUU Penghapusan Kekerasan SeksualKomisi VIII DPR sebelumnya mengusulkan penarikan pembahasan RUU PKS dari Prolegnas 2020.
Read more »
'Sederhana, waktu sempit', alasan DPR kembali tunda RUU Kekerasan Seksual, padahal tren kekerasan terhadap perempuan meningkatBeberapa kasus kekerasan seksual di masa pandemi 'semakin menambah urgensi' diloloskannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, tapi pembahasan RUU ini justru ditarik dari Prolegnas Prioritas 2020.
Read more »
Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual Minim, RUU PKS Harus DiprioritaskanDPR dan pemerintah diminta untuk memprioritaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).
Read more »
Lindungi Korban Kekerasan Seksual, RUU PKS Harus Tetap Menjadi PrioritasPenundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari program legislasi nasional (prolegnas)...
Read more »
Komnas Perempuan Kecam Penundaan RUU Kekerasan Seksual - Nasional - koran.tempo.co
Read more »