DPR mengatakan pembahasan RUU Kekerasan Seksual akan dilanjutkan pada 2021 dan diusahakan masuk Prolegnas 2021. KoranTempo RUUPKS
JAKARTA – Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan menyesalkan dikeluarkannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dari Program Legislasi Nasional Prioritas 2020. Komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin, mengatakan hal itu memperlihatkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat tidak memahami betapa dibutuhkannya aturan tersebut.
Ia menuturkan, Dewan dan Komnas Perempuan merupakan lembaga negara yang seharusnya bersinergi. Mariana mengungkapkan, pihaknya akan melakukan audiensi dengan pimpinan Dewan untuk membahas nasib RUU ini. Ia juga meminta Dewan tidak mempolitisasi RUU Kekerasan Seksual dengan cara memeriksa sungguh-sungguh kasus kekerasan seksual.
Supratman menuturkan RUU Kekerasan Seksual pasti akan menjadi perhatian. Ia pun memberikan jaminan kepada Komnas Perempuan dan pihak lainnya yang berkepentingan atas rancangan ini. “Komitmen kami, kalau Komisi VIII tidak mengusulkan, Baleg yang akan mengusulkan di Prolegnas Prioritas 2021,” kata politikus Partai Gerindra itu, kemarin.
Marwan menambahkan, pembahasan RUU Kekerasan Seksual akan dilanjutkan pada 2021 dan diusahakan masuk Prolegnas 2021. Penghapusan RUU ini dari daftar Prolegnas Prioritas 2020 semata-mata lantaran waktu kerja anggota Dewan hanya hingga Oktober. Selanjutnya, pada bulan yang sama Dewan sudah harus menyampaikan usulan Program Legislasi 2021.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
RUU PKS Ditunda Lagi, Komnas Perempuan: DPR Tak Ada Perhatian Sama Sekali terhadap KorbanKUHP tidak cukup mengakomodir seluruh kasus kekerasan seksual, termasuk tidak cukup menindak pelaku dan melindungi korban.
Read more »
Komnas Perempuan Sesalkan RUU PKS Dicabut dari Prolegnas |Republika OnlineKomnas Perempuan sesalkan RUU PKS dicabut dari prolegnas prioritas 2020.
Read more »
Komnas Perempuan Sesalkan RUU PKS Ingin Ditarik dari ProlegnasJika tak sanggup, Siti mengatakan Komisi VIII DPR mestinya bekerja lebih keras merampungkan RUU PKS.
Read more »
Lindungi Korban Kekerasan Seksual, RUU PKS Harus Tetap Menjadi PrioritasPenundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari program legislasi nasional (prolegnas)...
Read more »
Dicabut dari Prolegnas, Nasdem Komitmen Perjuangkan RUU PKSRancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas...
Read more »
'Sederhana, waktu sempit', alasan DPR kembali tunda RUU Kekerasan Seksual, padahal tren kekerasan terhadap perempuan meningkatBeberapa kasus kekerasan seksual di masa pandemi 'semakin menambah urgensi' diloloskannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, tapi pembahasan RUU ini justru ditarik dari Prolegnas Prioritas 2020.
Read more »