Jamal mengatakan, pengaturan PIP dalam UU perlu dilakukan untuk menjawab tantangan budaya global yang menggerus pemahaman dan pengamalan nilai Pancasila di masyarakat.
Liputan6.com, Jakarta Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Jamal Wiwoho menyampaikan urgensi pengaturan Pembinaan Ideologi Pancasila ke dalam Undang Undang ."Meski begitu, pengaturan PIP dalam UU juga harus memastikan bahwa pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila tidak disalahgunakan," kata Jamal, Minggu .
Jamal yang juga Rektor Universitas Sebelas Maret ini berharap agar pengaturan PIP dalam UU tidak saja mengatur penafsiran nilai dasar filsafat Pancasila, namun juga harus mengembalikan dan meletakkan nilai-nilai Pancasila dalam UUD 1945. Lebih lanjut, Jamal mengatakan, pengaturan PIP dalam UU juga bisa menjadi momentum untuk memperkuat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila . Sebab, lembaga yang dibentuk Presiden Joko Widodo pada 28 Februari 2018 lalu ini masih berpayung pada Peraturan Presiden.
“Pengaturan PIP dalam UU sebaiknya berisi tentang norma pengaturan kelembagaan di BPIP agar lebih berwibawa dan efektif," ucap Jamal. 14 Purnawirawan TNI bertemu dengan presiden Jokowi di Istana Bogor. Mereka menyampaikan masukan beberapa hal menyangkut jalannya pemerintahan dan soal Ideologi Pancasila dalam pertemuan tersebut hadir Panglima TNI dan Menkopolhukam.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pakar: Pastikan Pengaturan PIP dalam UU tak Disalahgunakan |Republika OnlinePengaturan PIP dalam UU perlu dilakukan untuk menjawab tantangan budaya global.
Read more »
Pakar Imbau Agar RUU PIP Tegaskan Eksistensi Pancasila |Republika OnlineProduk hukum RUU PIP harus bisa membentuk jati diri dan karakter bangsa.
Read more »
RUU PIP Jaga Eksistensi Pancasila Sebagai Ideologi & Identitas IndonesiaPengaturan PIP ke dalam Undang-undang dinilai menemukan urgensinya di masa sekarang.
Read more »
Pakar : BPIP Perlu Payung Hukum Berupa UUBPIP perlu payung hukum.
Read more »
UU Represif Tiongkok Berlaku, Polisi Hong Kong Sikat Lembaga SurveiKepolisian Hong Kong menggeledah kantor HKPORI, sebuah lembaga survei independen, Jumat (10/7). Penggeledahan tersebut hanya berselang 10 hari setelah parlemen Tiongkok HongKong
Read more »
Aktivis: UU PKS Bisa Lindungi Korban Secara KomprehensifSejauh ini, penyelesaian kasus kekerasan seksual cenderung berlandaskan KUHP. Padahal, terdapat perspektif kebutuhan korban yang tidak tercantum dalam KUHP.
Read more »