Penumpang bus AKAP yang tetap datang akan dikembalikan uangnya 100 persen.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelayanan Bus Antar Kota Antar Provinsi di Terminal Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur ditutup sementara mulai hari ini, Jumat . Penutupan sementara layanan bus menyusul kebijakan larangan mudik dari pemerintah.
Penghentian layanan bus AKAP di Terminal Pulogebang dimulai sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 25/2020, hingga 31 Mei 2020. Namun, untuk layanan dalam kota tetap beroperasi mulai pukul 06.00 - 18.00 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. "Sedangkan pengunjung yang datang tanpa menunjukkan tiket bus maka akan diarahkan kembali ke rumahnya masing-masing," terangnya.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Mudik Dilarang, Terminal AKAP Poris Plawad Kota Tangerang SepiAturan larangan mudik selama pandemi virus Corona atau Covid-19 telah berlaku mulai hari ini, Jumat (24/04/2020).
Read more »
Cegah Warga Mudik, Pemerintah Larang Bus AKAP Beroperasi'Jadi karena mudik sudah dilarang, AKAP berarti nggak boleh operasi. Angkutan umum nggak boleh jalan biar orang nggak mudik,' BusAKAP via detikfinance
Read more »
Mulai Pesawat Sampai Bus AKAP Setop Operasi Per 24 AprilPesawat tidak bisa terbang hingga 1 Juni, kereta api tak bisa berangkat hingga 15 Juni, lalu transportasi laut dilarang beroperasi hingga 8 Juni, dan transportasi darat dilarang hingga 31 Mei
Read more »
Larangan Mudik, Kapal di Merak Dikurangi hingga Bus AKAP Berhenti BeroperasiJika biasanya sebanyak 34 unit kapal yang beroperasi, maka akan dikurangi menjadi 22 kapal.
Read more »
Dishub DKI: Bus AKAP sudah Dilarang Angkut PenumpangDINAS Perhubungan DKI Jakarta menegaskan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) sudah dilarang beroperasi untuk mengangkut penumpang.
Read more »
Ada Larangan Mudik, Bus AKAP dari Jakarta Tak Boleh BeroperasiLarangan itu diberlakukan setelah pemerintah melarang mudik Lebaran dan Kemenhub menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020.
Read more »