Pembahasan RUU Minerba adalah bukti para anggota dewan dan pemerintah lebih mewakili kepentingan investor batu bara ketimbang aspirasi rakyat.
TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi masyarakat sipil #BersihkanIndonesia menilai keputusan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah untuk melanjutkan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang Mineral dan Batu Bara atau Minerba adalah bukti para anggota dewan dan pemerintah lebih mewakili kepentingan investor batu bara dibandingkan mendengarkan aspirasi rakyat.
Pasalnya, proses itu dianggap melanggar tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU 12/2011 dan peraturan DPR tentang tata tertib DPR, serta mengabaikan hak konstitusi warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 pasal 28F.Belum lagi, mereka juga menyoroti pasal-pasal dalam draf RUU Minerba yang dianggap memberi kemudahan bagi korporasi, antara lain perpanjangan otomatis bagi pemegang izin PKP2B tanpa pengurangan luas wilayah dan lelang.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ini Delapan Poin Pembahasan RUU Minerba |Republika OnlineRUU mengatur kewajiban divestasi perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh asing.
Read more »
RUU Minerba Baru Tambah Bagian Pemda |Republika OnlineDPR dan pemerintah akan mengambil Keputusan Tingkat I terhadap RUU Minerba.
Read more »
Ekonom Sebut RUU Minerba Berpotensi Lahirkan Kolonialisme Model BaruEkonom menyebut korelasi antara RUU Minerba dengan kepentingan pengusaha tertuang jelas pada pasal terkait perpanjangan PKP2B.
Read more »
RUU Minerba Dibahas Secepat 'Kilat'? Ini Kata DPRPembahasan RUU kerap menjadi pertanyaan karena cenderung berjalan cepat. Benarkah demikian? RUUMinerba via detikfinance
Read more »
Komisi Energi DPR Klaim RUU Minerba Mendesak DisahkanAnggota Komisi Energi atau Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, Maman Abdurrahman mengklaim revisi Rancangan Undang-undang Minerba mendesak untuk segera disahkan.
Read more »
Revisi RUU Minerba, Jangan Sampai Kembali ke Jaman BelandaPasal 169 B yang mengatur perihal pemegang Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian karya Pertambangan batu Bara (PKP2B) berpotensi memberikan keringan khusus yang hanya menguntungkan perusahaan.
Read more »