KPU gelar uji publik PKPU untuk tahapan Pilkada 2020.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum RI menggelar uji publik rancangan Peraturan KPU tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020, secara virtual, Sabtu . Draf PKPU ini disusun sebagai tindak lanjut penundaan pilkada akibat pandemi Covid-19. Baca Juga "Uji publik untuk draf PKPU tentang tahapan sebagai tindak lanjut Perppu 2 tahun 2020 tentang Pilkada," ujar Ketua KPU RI, Arief Budiman saat membuka acara uji publik virtual, Sabtu .
Arief menuturkan, rancangan PKPU ini melalui beberapa tahap hingga diterbitkan, yang didahului rapat pleno sehingga menjadi draf PKPU. Kemudian, KPU menggelar forum grup diskusi bersama sejumlah pihak terkait seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana , Kementerian Dalam Negeri, ahli epidemiologi, serta pegiat pemilu untuk memberi masukan.
Arief meminta pandangan beberapa pihak yang diundang dan hadir dalam uji publik ini. Ia menambahkan, KPU berencana akan memulai tahapan pemilihan lanjutan pada 6 Juni mendatang.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPU: Pilkada Desember 2020 Bakal Dimundurkan KembaliKPU: Pilkada Desember 2020 Bakal Dimundurkan Kembali. Menurut Ketua KPU Arief Budiman, kalau PSBB masih berlangsung hingga Juni, maka kemungkinan Desember 2020 bakal ditunda.
Read more »
KPU Siapkan Peraturan Pelaksanaan Pilkada di Masa Bencana |Republika OnlineKPU menyiapkan peraturan terkait pelaksanaan pilkada di masa bencana.
Read more »
Majelis Hakim Tunda Pengesahan Putusan PKPU KCN hingga 60 HariRapat Permusyawaratan tidak bisa dilakukan karena Majelis Hakim belum menerima hasil rapat voting dari pengurus PKPU hingga Kamis (14/5), pukul 16.00 WIB.
Read more »
Unggul Voting PKPU, Pemegang Saham Mayoritas KCN Jamin Bayar KrediturJuniver mengajukan PKPU ke kliennya sendiri karena dinilai tak mau membayar succes fee US$ 1 juta atas jasanya memenangkan kasasi di MA terhadap PT KBN Persero.
Read more »
Pengesahan Perdamaian PKPU KCN Ditunda, Kuasa Hukum KCN KecewaPadahal, 88,43 persen jumlah kreditur KCN menyetujui rencana perdamaian.
Read more »