KPK Menyusun Pedoman Penuntutan Pidana Korupsi
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi sedang menggodok pedoman penuntutan terhadap para terdakwa kasus korupsi. Komisioner KPK, Nurul Ghufron, mengatakan pedoman ini ditujukan untuk mencegah terjadinya kesenjangan tuntutan pidana perkara. Menurut dia, pedoman ini tidak hanya memberikan keadilan untuk terdakwa, namun juga memberikan keadilan kepada masyarakat dan negara.
Bagi Nurul Ghufron, penyusunan pedoman ini merupakan langkah dalam memberikan keadilan hukuman, sejak tahap penuntutan, agar tidak terjadi disparitas antar-perkara dalam putusan yang dijatuhkan hakim. Ia menyampaikan belum dapat memberitahukan formulasinya seperti apa. Namun pertimbangannya akan mengacu pada kriteria tuntutan tindak pidana korupsi KPK selama ini.
Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan adanya disparitas masih merupakan masalah dalam penanganan perkara. Disparitas merupakan ketidaksetaraan hukuman di antara kejahatan yang serupa dalam kondisi atau situasi serupa. Ia menambahkan, adanya hubungan erat antara tuntutan pidana dan putusan hakim membuat pedoman penuntutan ini sebagai standardisasi tuntutan pidana menjadi penting.
Peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana, mengatakan pedoman penuntutan ini memang sangat penting, mengingat tuntutan di pengadilan yang masih rendah dan adanya disparitas tuntutan di pengadilan antara satu perkara dan lainnya. Dengan adanya pedoman ini, kata dia, diharapkan ada pedoman untuk tiap kasus korupsi dan juga tuntutan yang diajukan oleh KPK.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Firli Bahuri: KPK Tengah Menyusun Pedoman PenuntutanPedoman penuntutan itu disusun untuk dapat menjadi acuan dalam setiap penanganan kasus korupsi di KPK.
Read more »
KPK Finalisasi Penyusunan Pedoman Penuntutan |Republika OnlinePedoman penuntutan tersebut dibuat untuk seluruh kategori tindak pidana korupsi.
Read more »
KPK Berharap MA Terbitkan Pedoman Pemidanaan KoruptorSepanjang tahun 2019, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat setidaknya ada 1.019 perkara tindak pidana korupsi yang disidangkan di berbagai tingkatan pengadilan. Dari keseluruhan perkara terseb...
Read more »
Muhadjir Gandeng KPK Soal Transparansi Penerima Bansos |Republika OnlineAda keluarga miskin dan rentan tak tercakup dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
Read more »
KPK Bentuk Satgas TPPU untuk Pengembalian Uang Negara“Dari awal kami memang konsen untuk membuat pedoman penuntutan tersebut,” jelasnya.
Read more »
Koordinasi dengan KPK, Menko PMK Pastikan Data Penerima Bansos TransparanMuhadjir menuturkan, saat penanganan Covid-19 ini adalah momentum yang tepat untuk lebih memutakhirkan DTKS.
Read more »