Pedoman penuntutan itu disusun untuk dapat menjadi acuan dalam setiap penanganan kasus korupsi di KPK.
Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menyatakan, pihaknya saat ini tengah menyusun pedoman penuntutan untuk dapat menjadi acuan dalam setiap kasus korupsi di lembaga antirasuah.
"KPK bukan LSM, tapi KPK adalah lembaga negara yang independen dan memiliki aturan main sesuai dengan UU," kata Firli. Dari pemantauan yang dilakukan ICW, sepanjang 2019 terdapat 1.019 perkara korupsi yang disidangkan di pengadilan dengan 1.125 terdakwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 842 terdakwa korupsi divonis ringan.
Rata-rata vonis yang dijatuhkan pengadilan lebih rendah dari rata-rata tuntutan yang disampaikan penuntut umum baik dari Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi . Rata-rata tuntutan Kejaksaan 3 tahun 4 bulan penjara, sementara dari tuntutan Jaksa KPK selama 5 tahun 2 bulan.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK Berharap MA Terbitkan Pedoman Pemidanaan |Republika OnlinePedomaan pemidanaan sebagai standar Majelis Hakim dalam memutus perkara Tipikor.
Read more »
KPK Finalisasi Penyusunan Pedoman Penuntutan |Republika OnlinePedoman penuntutan tersebut dibuat untuk seluruh kategori tindak pidana korupsi.
Read more »
KPK Siap Laporkan Kinerja Triwulan 2020 |Republika OnlinePenyerahan laporan itu sesuai dengan keinginan Dewas KPK.
Read more »
KPK Akan Tindak Tegas Mafia AlkesKPK berkomitmen mengawal pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa dalam hal ini kesehatan dalam rangka penanganan...
Read more »
KPK Pastikan Kawal Pengadaan Barang dan Jasa Terkait Penanganan Covid-19KPK memastikan bakal mengawal pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa terkait penanganan Covid-19.
Read more »
KPK Latih 17 Profesor Jadi Penyuluh AntikorupsiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melatih 17 orang profesor dengan berbagai latar belakang keilmuan sebagai penyuluh antikorupsi....
Read more »