KPK pernah merekomendasikan enam langkah mengatasi defisit BPJS, tapi tak dijalankan pemerintah.
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi meyakini defisit yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dapat diatasi tanpa menaikkan iuran. Hasil kajian mutakhir lembaga ini mengusulkan enam langkah lain dalam mengatasi defisit BPJS.
"Kalau rekomendasi itu dijalankan, yang langsung terasa itu bisa menekan defisit sampai Rp 10-12 triliun," kata Pahala, kemarin. Terawan Agus Putranto belum merespons upaya konfirmasi Tempo. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Widyawati, juga enggan berkomentar. “Silakan konfirmasi kepada Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kementerian Kesehatan, Kalsum Komaryani,” kata Widyawati. Hingga berita ini ditulis, Kalsum juga belum menjawab pertanyaan Tempo.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK Sudah Beri Opsi Tutupi Defisit BPJS Kesehatan Selain Naikkan IuranPemerintah baru saja mengeluarkan aturan baru untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan, yang sebelumnya sudah dibatalkan oleh MA. KPK pernah melakukan kajian mengenai persoalan dana BPJS Kesehatan. KPK BPJSKesehatan
Read more »
KPK Pernah Berikan Rekomendasi Agar BPJS Tak Defisit, Tetapi DiabaikanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah memberikan rekomendasi dari hasil kajian agar BPJS Kesehatan tidak mengalami defisit IuranBpjsKesehatan
Read more »
Rekomendasi KPK soal Defisit BPJS Kesehatan Tak Direspons PemerintahKPK sempat mengeluarkan kajian dan rekomendasi kepada pemerintah untuk menekan defisit pengeluaran BPJS Kesehatan tanpa menaikkan iuran peserta.
Read more »
KPK kembali ingatkan soal rekomendasi atasi defisit BPJS KesehatanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan Pemerintah terkait rekomendasi yang diberikan untuk menutupi defisit Badan Penyelenggara Jaminan ...
Read more »
KPK Pastikan BPJS Kesehatan Defisit karena PemborosanKPK menyarankan pemerintah untuk menyelesaikan program Pedoman Nasional Praktik Kedokteran (PNPK) ketimbang menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
Read more »
Penyesuaian Iuran Bantu Atasi Defisit BPJS Kesehatan |Republika OnlinePemerintah menganggarkan Rp 3,1 triliun untuk bantuan iuran PBPU dan BP kelas tiga.
Read more »