Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat hingga Kamis (30/4/2020) baru 127 pemerintah daerah (pemda) mengimplementasikan pendidikan antikorupsi (PAK) di sekolah.
"Hingga 30 April 2020 baru 127 pemda atau 23 persen dari 542 pemda di seluruh Indonesia yang telah menerbitkan aturan yang menjadi dasar penyelenggaraan PAK di sekolah," ucap Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding, seperti dikutip dri Antara, Sabtu .Ia mengatakan sejak 2019, KPK mendorong pemerintah daerah menerbitkan aturan yang menjadi dasar penyelenggaraan PAK di sekolah tersebut.
"Aturan-aturan tersebut menjadi dasar hukum penyelenggaraan PAK di 78.983 satuan pendidikan yang terdiri atas 10.274 SMA dan pendidikan setara lainnya, 13.552 SMP serta 54.157 SD," kata Ipi. Untuk menunjang implementasi PAK sekaligus upaya meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, kata dia, KPK saat ini bersama Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang menyusun materi kurikulum pendidikan antikorupsi.
Hal itu bertujuan mengimplementasikan penanaman nilai-nilai antikorupsi pada kegiatan intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler di sekolah. Kemudian, SE Dirjen Pendidikan Islam Kemenag No. B-1368/Dj.I/05/2019 tentang Pendidikan Antikorupsi di Madrasah, dan SE Mendagri tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan No. 420/4047/2019, dan No. 420/4048/2019.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK: Hanya 127 Pemda Implementasikan Pendidikan Antikorupsi |Republika OnlineInstitusi pendidikan memiliki peran sentral membentuk budaya antikorupsi.
Read more »
Eks Pejabat KPK Aris Budiman Dapat Jabatan Baru Sebagai Kapolda Kepri - Tribunnews.comAris Budiman menggantikan posisi Kapolda Kepri sebelumnya Irjen Andap Budhi Revianto yang dimutasi dalam penugasan di Kemenkumham.
Read more »
Aris Budiman Jadi Kapolda Kepri, Simak Jejaknya di KPKAris Budiman pernah menjadi sorotan di KPK karena melanggar kode etik gara-gara ikut rapat Pansus Angket KPK di DPR pada Agustus 2017.
Read more »
KPK Ingatkan Bansos tidak Dimanfaatkan untuk PilkadaDia menyebut, ada 14 pemerintah daerah yang akan mengikuti pilkada serentak di wilayah Sumbar. Yaitu pemilihan gubernur (Pilgub) dan 13 pemilihan bupati dan walikota, dari 19 kabupaten/kota.
Read more »
KPK: Sebagian Pejabat Masih Belum Setor LHKPNKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk tahun pelaporan 2019 per 1 Mei 2020 mencapai 92,81%.
Read more »
Aris Budiman, Kapolda Kepri dengan Jejak Perpecahan KPKSosok Aris Budiman, Kapolda Kepri yang baru, tak lepas dari riwayat pembangkangannya saat bertugas di KPK dan perseteruannya dengan Novel Baswedan.
Read more »