Dia menyebut, ada 14 pemerintah daerah yang akan mengikuti pilkada serentak di wilayah Sumbar. Yaitu pemilihan gubernur (Pilgub) dan 13 pemilihan bupati dan walikota, dari 19 kabupaten/kota.
KOMISI Pemberantasan Korupsi mengingatkan pemerintah daerah Sumatra Barat tidak memanfaatkan bantuan sosial penanganan dampak virus korona senilai Rp1,2 triliun untuk kepentingan pemilihan kepala daerah .
Rapat koordinasi itu digelar secara telekonferensi, diikuti seluruh jajaran pejabat pemerintah provinsi dan pejabat pemerintah kabupaten/kota se-Sumatra Barat.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK: Bansos Covid 19 Jangan Dimanfaatkan Kampanye Pilkada |Republika OnlineKPK ingatkan bansos Covid 19 tidak dimanfaatkan untuk kampanye pilkada.
Read more »
KPK Awasi Dana Bansos Saat Corona, Minta Data Transparan untuk Publik'Bansos kita awasi, penganggaran kita awasi, bantuan pihak ketiga juga kita awasi,' kata Ketua KPK Firli Bahuri. KPK Bansos
Read more »
KPK: Bansos Covid-19 dan Belanja Barang Paling Rawan KorupsiUntuk mencegah korupsi di sektor belanja KPK melayangkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 kepada Gugus Tugas Covid-19 dan kepala daerah.
Read more »
KPK Keluarkan Rambu-Rambu Agar Wabah Corona Tidak jadi Ladang KorupsiKPK tidak ingin ada korupsi dalam rangka penanganan COVID-19, tetapi juga tidak ingin ada rasa ketakutan para pengguna anggaran. KPK
Read more »
Saatnya KPK Membuktikan Tidak Bisa DilemahkanMenurut Ketua Komisi III DPR Herman Hery, sudah saatnya KPK hari ini menunjukkan kepada publik bahwa lembaga antirasuah itu tidak bisa dilemahkan. KPK
Read more »
Usai Bebas, Rommy Ingin Temui Keluarga dan Tidak Berpikir Kasasi KPKTerdakwa penerima suap mantan Ketua Umum DPP PPP Muchammad Romahurmuziy alias Rommy mengaku tidak mau memikirkan kasasi...
Read more »