Ketika membaca berita di laman Reuters pada 2 Juli 2020, ada perasaan kaget dan sulit percaya. Berita sensasional itu terkait...
membaca berita di laman Reuters pada 2 Juli 2020, ada perasaan kaget dan sulit percaya. Berita sensasional itu terkait pengalihan pengawasan bank dari Otoritas Jasa Keuangan kembali ke Bank Indonesia . Ini benar atau hoaks? Kalau hoaks mana mungkin Reuters yang terkenal sangat berhati-hati"kecolongan" menyebarkan hoaks? Di tengah kebingungan, saya baca berulang kali untuk memastikan kebenaran berita ini.
Sebagai politisi yang naik dari bawah, Jokowi pasti sudah"berhitung" dengan sangat komprehensif. Dalam situasi ekonomi yang melemah saat ini, pandemi Covid-19 masih merajalela, serta banyak masalah lain yang perlu fokus untuk diselesaikan, sangat tidak yakin dan tidak masuk akal kalau Presiden membuat masalah baru. Seperti diketahui, problem ketidakefektifan kerja kabinet, pemulihan ekonomi nasional, pemindahan ibu kota negara dan defisit kembar lebih mendesak untuk diselesaikan.
Bila itu terjadi pada OJK, yang memiliki ribuan pegawai, bisa diperkirakan dampaknya akan jauh lebih kompleks, memakan banyak waktu dan biaya. Perubahan struktur kelembagaan tanpa dilandasi hasil kajian yang matang dan mendalam hanya menciptakan ketidakpastikan. Mereka yang mendorong pembubaran OJK bisa jadi adalah orang-orang"dekat" yang kepentingan ekonominya terganggu oleh keputusan OJK akhir-akhir ini.
Jika kredit direstrukturisasi, perlakuan akuntansinya tidak dianggap sebagai perburukan kualitas kredit sehingga pencadangan bisa diminimumkan. Namun, dalam rangka GCG, sebaiknya jika mampu bank tetap membentuk pencadangan karena riilnya memang kualitas kreditnya menurun. Tanpa membentuk pencadangan, sangat bahaya jika bank mencatat keuntungan dan lantas membayar pajak karena riilnya memang tidak untung.
Artinya, kalau OJK dianggap tidak proaktif dalam hal ini juga tidak tepat. Apalagi kalau diperhatikan dari tambahan stimulus seperti dukungan subsidi bunga ke UMKM terdampak dan penempatan dana pemerintah untuk likuiditas perbankan dalam rangka mendukung sektor riil, ada kontribusi OJK. Tentu OJK tidak bisa memberikan stimulus dalam bentuk uang. Insentif non-uang dalam bentuk relaksasi ketentuan untuk perbankan kalau dihitung ternyata nilainya sudah mencapai Rp97 triliun.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Bagaimana Bekas Pejabat OJK dan BEI Terlibat dalam Skandal JiwasrayaPertalian antarpelaku kasus dugaan korupsi Jiwasraya kian benderang. Keterlibatan manajer investasi menggiring penyidikan ke Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia.
Read more »
BI, OJK dan Pemerintah Harus Kompak Pulihkan EkonomiPeran moneter oleh BI dan fiskal di Pemerintah harus terpisah tapi sekaligus sejalan. Bagaikan gas dan rem pada mobil, harus...
Read more »
Hati-Hati Dengan Wacana Peleburan OJK dan BI di Masa KrisisDalam situasi seperti ini diperlukan konsentrasi yang tinggi disertai keompakan untuk berperang melawan dampak yang diakibatkan oleh pandemi.
Read more »
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan: OJK Perlu Direformasi, Bukan DibubarkanSyarief Hasan mendorong pemerintah membenahi dan mereformasi tubuh OJK, bukan mengalih fungsikannya ke BI. MPRRI
Read more »
OJK Jatim Ingatkan Masyarakat tak Termakan |em|Hoax|/em| Tarik Dana |Republika OnlineSecara umum perbankan di Jawa Timur menunjukkan kinerja yang positif.
Read more »
OJK Jatim Ingatkan Masyarakat tak Termakan |em|Hoaks|/em| Tarik Dana |Republika OnlineMenyimpan uang di luar sistem perbankan justru mendatangkan risiko lain.
Read more »