BI, OJK dan Pemerintah Harus Kompak Pulihkan Ekonomi 8ukaSindonews
sifatnya sangat teknis dan kompleks. Sehingga kita harus mendengarkan pihak yang betul mengerti bidang ini.
Dia mengatakan, saat ini sangat dibutuhkan kekompakan dari BI dan OJK menyangkut koordinasi makro dan mikro. Menurutnya dua hal itu tidak sederhana, karena membangun sistem tidak seperti membalikkan telapak tangan. Sambung dia menerangkan, peran moneter oleh BI dan fiskal di Pemerintah harus terpisah tapi sekaligus sejalan. Bagaikan gas dan rem pada mobil. Harus seimbang tapi bukan berarti harus satu kebijakan. Posisi BI harus independen terhadap kepentingan pemerintah namun bukan untuk kepentingan nasional.
Dalam kondisi saat ini, semua pihak harusnya memiliki sense of crisis yang sama. Ini yang harus diperhatikan dalam dinamika antara Pemerintah, BI, dan OJK."Bila ada perasaan yang sama akan jadi mudah untuk berkoordinasi. Bisa kompak dalam mensinkronkan kebijakan-kebijakan," ujar Piter saat dihubungi.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Hati-Hati Dengan Wacana Peleburan OJK dan BI di Masa KrisisDalam situasi seperti ini diperlukan konsentrasi yang tinggi disertai keompakan untuk berperang melawan dampak yang diakibatkan oleh pandemi.
Read more »
Data BI: Penyaluran Kredit Perbankan Bulan Mei 2020 MelambatBank Indonesia (BI) mencatat penyaluran kredit pada Mei 2020 mencapai Rp5.585,0 triliun atau tumbuh 2,4% (year-on-year/yoy),...
Read more »
Pengawasan Bank Dikembalikan ke BI? Hergun Gerindra Bilang BeginiAnggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan rencana mengembalikan kewenangan pengawasan bank dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Bank Indonesia (BI). DPRRI
Read more »
Hati-Hati Dengan Wacana Peleburan OJK dan BI di Masa KrisisDalam situasi seperti ini diperlukan konsentrasi yang tinggi disertai keompakan untuk berperang melawan dampak yang diakibatkan oleh pandemi.
Read more »
Pakar: Perubahan RUU HIP jadi PIP dapat DipertimbangkanPengaturan PIP dalam UU harus dipastikan guna meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Bukan menjadikan Pancasila sebagai alat kekuasaan pemerintah.
Read more »
Wakil Ketum Golkar Puji Kinerja Menko Airlangga HartartoPemerintah, sambungnya, telah mengambil kebijakan untuk mempercepat penanganan virus korona atau covid-19 sehingga ekonomi bisa bangkit dan rakyat sejahtera.
Read more »