Draf Perppu Pilkada akan segera diajukan ke presiden.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri , Bahtiar mengatakan, tim dari tiga kementerian telah merampungkan draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pilkada. Baca Juga Draf tersebut telah disampaikan kepada masing-masing menteri terkait yakni Mendagri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Sekretaris Negara."Sudah selesai dirumuskan oleh tim perumus Kemensetneg, Kemenkum HAM, dan Kemendagri.
Penundaan Pilkada 2020 pun akan diatur melalui Perppu Pilkada. Sebab, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur, pemilihan serentak tahun 2020 digelar pada September 2020. Setelah masa tanggap darurat berakhir, sekitar awal Juni akan ada evaluasi bersama yang melibatkan penyelenggara pemilu, pemerintah, dan DPR. Akan tetapi, apabila masa tanggap darurat Covid-19 diperpanjang maka masih terbuka kemungkinan terjadi penundaan pilkada lagi.
"Mungkin pendapat kami ketika RDP dianggap masukan oleh pemerintah. Kita juga sudah pernah kirim surat untuk masukan Perppu," kata Ilham.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPR Minta Presiden Segera Terbitkan Perppu Penundaan Pilkada 2020Presiden diminta segera keluarkan Perppu Pilkada serentak 2020.
Read more »
Kementerian Ajukan Draf Perpu Pilkada Pekan Ini - Nasional - koran.tempo.coPerpu itu akan mengatur waktu penundaan pilkada pada 2020 dan opsi skenario waktu lainnya.
Read more »
Mahfud Md Jelaskan soal Kekebalan Hukum Dalam Perppu CoronaMenko Polhukam Mahfud Md menjelaskan mengenai persoalan kekebalan hukum dalam Perppu No 1 Tahun 2020. Apa katanya?
Read more »
Perppu Keuangan Negara Dinilai Lemahkan Peran Legislatif |Republika OnlinePerppu Keuangan Negara dinilai mengabaikan fungsi pengawasan parlemen.
Read more »
Fraksi Gerindra: Perppu 1 2020 Intervensi Lembaga Lain |Republika OnlinePerppu dinilai telah mengambil alih fungsi anggaran yang dimiliki DPR.
Read more »
Perppu 1/2020 Tuai SorotanDidik Mukrianto menyoroti Perppu Nomor 1/2020 karena menurutnya banyak menabrak peraturan dan memangkas kewenangan lembaga di luar pemerintah.
Read more »